Berita infosawit

PEKANBARU - Tim UNDP, Dirjenbun dan Disbun Riau kini tengah melaksanakan kegiatan survei awal kepada Poktan kelapa sawit yang dijadikan pilot project Sertifikasi ISPO di Riau, yang dimuali pada hari Selasa (10/2/2015) sampai Kamis (12/2).

JAKARTA – Rencana pemerintah untuk mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar nabati (BBN) mendapat kritikan dari sebuah LSM lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

JAKARTA – Sebuah perusahaan kelapa sawit, Asian Agri, menegaskan kembali komitmennya untuk melakukan pembinaan terhadap petani swadaya, selain petani plasma yang memang merupakan mitra perusahaan.

JAKARTA – Gabungan Industri Minyak Nabati (GIMNI), berharap pemerintah segera melakukan restrukturisasi aturan dalam upaya mendukung pertumbuhan hilirisasi produk sawit.

PEKANBARU - Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau menilai keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No.71 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut untuk melindungi politik dagang asing.

BANGKINANG – Seorang petani sawit di Bangkinang, Kabupaten Kampar, Herman Senin (9/2/2015), mengungkapkan harga tandan buah segar (TBS) turun tipis dari Rp1370/kg menjadi Rp1360/kg. 

NEW DELHI - Harga minyak sawit mentah (CPO) turun sebesar 0,72 % menjadi Rs455,70 /10 kg dalam perdagangan berjangka hari Selasa (10/2/2015), karena tren permintaan yang lemah di pasar spot.

PEKANBARU - Berdasarkan hasil keputusan rapat tim penetapan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit Dinas Perkebunan Provinsi Riau untuk periode 11-17 Februari 2015, harga TBS usia 10 tahun terkerek naik Rp12,16/kg menjadi Rp1.666,19/Kg dari periode sebelumnya yang hanya Rp1.654,03/Kg.

KUALA LUMPUR - Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOB), Selasa (10/2/2015), melaporkan produksi minyak sawit mentah (CPO) Malaysia pada bulan Januari 2015 turun 14,96 % (MoM) menjadi 1.160.687  ton, sementara ekspor CPO turun 22,07 % menjadi 1.184.284 ton.

JAKARTA – Terjadinya konflik lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat sampai saat ini belum bisa diselesaikan dengan baik dan benar oleh pemerintah sebagai regulator.

KOTABARU – Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, telah membagikan 22.400 batang bibit kelapa sawit dan karet kepada petani. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perkebunan Kotabaru, Ibnu Bhayangkara Foen, Senin (9/2/2015).

Edi Suhardi
Bakal Calon Ketua Umum GAPKI, periode 2015-2018.

Belum begitu solidnya dalam  menghadapi kendala serta tantangan pada industri kelapa sawit nasional, kerap mendorong pelaku seolah pecah dan terkesan menghadapi sendiri masalah yang muncul. Padahal asosiasi seperti GAPKI mestilah menjadi ujung tombak dan benar-benar mewakili seluruh anggota dalam memecahkan masalah yang timbul.

JAMBI - Berdasarkan hasil keputusan rapat tim penetapan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit Dinas Perkebunan Provinsi Jambi untuk periode 6-12 Februari 2015, harga TBS usia tiga tahun turun Rp28/kg menjadi Rp1.278/Kg dari periode sebelumnya yang hanya Rp1.306/Kg.

SIAK - Petani plasma kelapa sawit di kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, untuk saat ini menjual hasil tandan buah segar (TBS) ke veron. Menurut seorang kelompok tani yang bernaung di KUD Tani Jaya, Juarsih, Jumat (6/2/2015), hal ini dikarenakan harga jual TBS di veron lebih tinggi di bandingkan harga PTPN5.

PALANGKA RAYA - Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode Februari 2015 untuk umur 10 tahun keatas ditetapkan sebesar Rp1.463,97/kg.

DUMAI - Pencanangan kluster industri hilir kelapa sawit di Kelurahan Pelintung, Dumai, dan Kuala Enok, Indragiri Hilir telah dilaksanakan lima tahun silam. Namun, kenyataannya hingga kini belum terwujud.

SAMPIT – PLN Ranting Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berupaya untuk mengatasi krisisi listrik disana, salah satunya dengan membeli daya listrik dari perusahaan kelapa sawit.

JAKARTA - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak pemerintah khususnya kementerian Pertanian untuk merevisi kembali UU Perkebunan No 39 tahun 2014. UU yang disahkan pada 17 Oktober 2014 oleh Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI, dianggap membuka masalah baru.

Meningkatnya kebutuhan minyak nabati di dunia, sontak mendorong bertumbuhnya industri minyak nabati di dunia. Jelas kebutuhan minyak nabati tidak bisa ditawar, lantaran . . .