JAKARTA – Terjadinya konflik lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat sampai saat ini belum bisa diselesaikan dengan baik dan benar oleh pemerintah sebagai regulator.

Menurut Direktur Eksekutif Sawit Watch, Jefri Gideon Saragih, konflik kerap kali terjadi lantaran perusahaan tidak memenuhi janji yang telah disepakati dengan masyarakat ataupun petani plasma. Selain itu adanya kebijakan pengolahan lahan yang sering merugikan masyarakat.

Sepanjang konflik yang terjadi, dirinya melihat sebelum tahun 2010 konflik terjadi antara perusahaan dengan masyarakat adat setempat. “Namun kini konflik itu sering terjadi antara perusahaan dengan petani plasma yang menjadi mitra perusahaan,” kata Jefri saat dihubungi InfoSawit, Selasa (10/2/2015).

Ia menilai, hal tersebut terjadi karena perusahaan tidak memenuhi janji kesepakatan yang telah dibuat. Dan juga tidak transparannya perusahaan terhadap petani plasma diantaranya pinjaman kredit dari bank dan berapa besarnya yang digunakan. “Sehingga dapat dikatakan faktor ekonomi yang menjadi pemicu konflik,” terangnya.

Untuk itu kedepannya, ia berharap, agar perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia harus memenuhi janji yang telah disepakati, transparan, dan lebih bijak dalam menentukan lahan yang dikelola.(T3)