Belum begitu solidnya dalam menghadapi kendala serta tantangan pada industri kelapa sawit nasional, kerap mendorong pelaku seolah pecah dan terkesan menghadapi sendiri masalah yang muncul. Padahal asosiasi seperti GAPKI mestilah menjadi ujung tombak dan benar-benar mewakili seluruh anggota dalam memecahkan masalah yang timbul.
Edi Suhardi
Bakal Calon Ketua Umum GAPKI, periode 2015-2018
Strategi akses personal merupakan salah satu strategi yang menggunakan pemahaman atas isu dan kedekatan personal sebagai jalan melakukan lobi-lobi. Sehingga permasalahan industri bisa diterima dan dipahami seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah.
Belum pernah, dalam sejarah bangsa Indonesia, elemen-elemen pemerintah bisa begitu memahami, tantangan dan harapan yang dihadapi industri perkebunan kelapa sawit nasional dan dunia. Sejatinya, kita telah memiliki Presiden dan Wakil Presiden yang berlatar belakang seorang pengusaha. Tentunya, para pemimpin kita, dapat lebih memahami secara kontekstual.
Visi Presiden Jokowi yang disebut Nawa Cita, juga memperlihatkan pemahaman atas permasalahan ekonomi Indonesia. Beberapa menteri kunci, juga mempunyai latar belakang dari dunia usaha, bahkan Menteri Pertanian, sangat paham industri perkebunan, karena mempunyai perusahaan perkebunan kelapa sawit dan tebu.
Saya yakin, bahwa akses personal ini, dapat dimanfaatkan untuk memperoleh manfaat langsung ataupun tidak langsung, diantaranya keuntungan informasi, akses dalam pengambilan keputusan, perluasan pengaruh, citra, dan prestise, serta mengurangi ketidakpastian dan biaya transaksi. Hanya saja, kita perlu waspada terhadap potensi benturan kepentingan lainnya.
Peresmian BKPM sebagai pelayanan terpadu satu pintu, baru-baru ini. Merupakan salah satu terobosan pemerintah guna menyatukan berbagai perizinan yang selama ini masih dilakukan di beberapa kementerian. Termasuk, perizinan yang terkait PP No 60, Tahun 2012, maka strategi akses personal ini, perlu dilakukan secara baik, dan benar-benar mewakili kepentingan anggota GAPKI.
Saat ini, kita cenderung melihat bahwa banyak perusahaan sawit yang mencoba untuk “mencari selamat sendiri-sendiri” dalam mengurus berbagai perizinan yang diperlukan. Kurang terasa adanya strategi yang dilakukan secara bersama, konsisten dan didukung oleh seluruh stakeholders. Strategi itu, bisa dilakukan oleh asosiasi industri, seperti GAPKI.
Kedepan, hal tersebut diatas, tidak boleh terjadi lagi, sebab asosiasi harus mewakili kepentingan para anggotanya. Sebab kenyataannya, anggota GAPKI terdiri dari beragam level tingkat perkebunan kelapa sawit, ada perusahaan perkebunan besar, sedang dan kecil. Jelas, semua elemen anggota, mesti mendapatkan manfaat dan keuntungan, dari bergabungnya ke asosiasi GAPKI.
Tidak bisa GAPKI hanya mengakomodir kepentingan perusahaan besar, atau hanya mementingkan perusahaan level sedang. Sebab pada intinya semua anggota memiliki hak yang sama, yakni memperoleh manfaat dalam menghadapi berbagai masalah, baik akibat regulasi yang menghambat atau permasalahan lainnya.
Sebagai contoh, saat GAPKI keluar dari RSPO tahun 2011, kepentingan dari banyak perusahaan perkebunan sawit Indonesia yang telah menjadi anggota RSPO, yang notabene juga anggota GAPKI, seperti tidak terasa diperjuangkan. Komunikasi secara sepihak telah terputus, sehingga kepentingan Indonesia tidak bisa diadvokasikan dengan baik oleh Pemerintah maupun asosiasi. Sebab itu sudah saatnya Gapki menjadi ujung tombak pemecah kendala.
