JAKARTA – Rencana pemerintah untuk mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar nabati (BBN) mendapat kritikan dari sebuah LSM lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).
Menurut Manager Kampanye Hutan dan Perkebunan Walhi Nasional, Zenzi Suhadi, dalam siaran pers yang dilansir Antara, Selasa (10/2/2015), selama ini pemerintah telah memberikan lahan yang luas ke perusahaan sawit dengan alasan pemerintah butuh investasi karena tidak mampu mengelola lahan.
“Pemerintah justru mengeluarkan uang untuk menjadi pembeli tetap CPO dengan modus pengalihan subsidi. Penambahan alokasi BBN sebesar Rp14,31 triliun, dari APBN 2015 sebesar Rp3,09 triliun menjadi RAPBN-P 2015 sebesar Rp17,40 triliun. Hal itu sesungguhnya menghadirkan keuntungan semu bagi pemerintah. Pemerintah ingin mengurangi alokasi dana ke BBM Fosil sebesar Rp20 triliun tetapi mengeluarkan uang untuk pembelian Biodiesel dan Bioetanol senilai Rp17,40 triliun,” paparnya.
Zenzi menilai, dalam konteks keadlian atas penguasaan tanah, dengan adanya alokasi tersebut justru akan semakin meningkatkan kejahatan perampasan lahan, dimana masyarakat dapat berubah statusnya dari pemilik dan penggunan menjadi pekerja yang bergantung ke perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Sehingga alokasi itu, tambahnya, jelas bertentangan dengan tujuan poko Nawacita dan RPJMN yang menginginkan rakyat mandiri dan berdaulat. “Penggunaan Uang dari pencabutan subsidi BBM untuk pembelian CPO sesungguhnya Pemerintah sedang berupaya mengunakan uang rakyat untuk membiayai proses perampasan terhadap hak rakyat atas tanah dan lingkungannya,” terangya. (T3)
