Berita Lintas
sawitbaik

Indonesia-Malaysia Sepakat Lawan Kampanye Negatif Sawit



Indonesia-Malaysia Sepakat Lawan Kampanye Negatif Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA – Dalam kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin ke Indonesia pada Jumat, 5 Februari 202, dua kepala negara bakal membahas berbagai isu diantaranya mengenai isu kampanye negatif minyak kelapa  sawit.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia akan terus berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap sawit dan perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama. “Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dengan Malaysia mengenai isu sawit ini,” katanya saat menyampaikan pernyataan pers bersama PM Muhyiddin Yassin di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta.

Senada dengan Presiden Jokowi, PM Muhyiddin Yassin juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait kampanye anti sawit, terutama yang terjadi di Eropa, Australia, dan Oseania. Menurutnya, kampanye tersebut tidak berasas dan bertentangan dengan komitmen Uni Eropa dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengenai perdagangan bebas.

“Kampanye anti sawit ini tidak berdasar dan tidak mencerminkan keberlanjutan industri sawit dunia dan bertentangan dengan komitmen UE dan WTO tentang praktik perdagangan bebas,” ujar PM Muhyiddin.

Presiden Jokowi pula menyampaikan bahwa pertemuan dengan PM Muhyiddin Yassin berlangsung dengan baik, terbuka, dan komprehensif. Kedua pemimpin membahas sejumlah hal terkait isu bilateral termasuk perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia.

“Indonesia dan Malaysia adalah negara tetangga dekat dan serumpun. Kita akan terus memperkuat hubungan baik antarkedua negara melalui komunikasi yang kuat pada semua tingkat,” ujar Presiden Jokowi.

Terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, Presiden Jokowi menekankan pentingnya penyelesaian pembuatan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) baru mengenai penempatan dan perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia.

“Selain itu, dua negara juga perlu membangun one channel system agar masalah penempatan tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih baik untuk mencegah terjadinya para pekerja menjadi korban perdagangan manusia,” tandas Jokowi. (T2)