JAKARTA – Adanya rencana peleburan Badan Pengelola Program Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Perusakan Hutan (BP REDD+) kedalam bagian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu menjadi Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, mendapat tanggapan beragam dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), misalnya, lembaga yang memperjuangkan hak-hak hukum adat ini berharap agar BP REDD+ ini jangan dibubarkan dulu. “Ini soal perubahan paradigma, dan memang negara perlu mengurus masyarakat adat. Jadi BP REDD+ ini jangan dileburkan begitu saja dengan Kementerian LHK,” ucap SekJen AMAN, Abdon Nababan, di Jakarta, Kamis (15/1/2015).

Karena menurutnya, Paradigm shifting sangat memerlukan waktu, dan AMAN melihat sekurangnya 2 tahun jika BP REDD+ ingin digabungkan dalam Kementerian LHK. “Saya ingin meminta kepada Presiden, BP REDD+ tetap hidup bersama masyarakat adat, minimal sampai sistem yang sedang kita kembangkan ini terbangun,” tuturnya.

Hal senada juga dikatakan Pimpinan Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Bustar Maitar, bahwa pihaknya melihat BP REDD+ adalah alat akselarasi perubahan baik di darat, lautan mapun udara. “Jadi REDD+ jangan digabungkan terlebih dahulu dengan Kementrian LH dan Kehutanan,” tandasnya. (T3)