InfoSAWIT, JAKARTA - Setidaknya, terdapat 4 alasan melibatkan petani kelapa sawit swadaya dalam penerapan program mandatori biodiesel, pertama, petani kelapa sawit menguasai 40% dari total luas perkebunan kelapa awit di Indonesia.
“Namun mereka sama sekali tidak mendapat manfaat dari program biodiesel secara langsung selama ini,” kata Ricky Amukti dari Traction Energy Asia dalam FGD Sawit Berkelanjutan Vol 8, bertajuk “Peranan BPDPKS Mendorong Petani Kelapa Sawit Suplai Bahan Baku Biodiesel,” pertengahan Juni 2021 lalu yang diselenggarakan InfoSAWIT, di Jakarta.
Kedua, memasukkan pekebun sawit swadaya dalam rantai pasok produksi biodiesel akan membantu meningkatkan kesejahteraan dan memberantas kemiskinan. Ketiga, melibatkan petani sawit swadaya dalam rantai pasok produksi biodiesel dapat mengurangi resiko deforestasi dan menjaga hutan alam yang tersisa.
Keempat, dengan menggunakan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dihasilkan dari lahan pekebun sawit mandiri dapat mengurangi emisi dari keseluruhan daur produksi biodiesel.
Sampai saat ini kondisi rantai pasok TBS dari Petani ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) bervariasi. Panjangnya rantai pasok TBS mengurangi keuntungan petani sawit swadaya. “Dengan mandatori biodiesel ini bisa menjadi momentum dalam upaya perbaikan rantai pasok dari petani,” kata Ricky.
Biasanya keengganan PKS menempatkan pekebun sawit swadaya sebagai pemasok bahan baku (PKS) terkait karakteristik usahanya, dimana rata - rata, skala usaha pekebun mandiir masih terbatas (rata-rata luas lahan di bawah 3 ha dan modal kerja/usaha terbatas), pengelolaan/manajemen usaha tradisional, tingkat produktivitas rendah (volume panen TBS per 1 ha kurang dari 3 ton), mutu TBS rendah (tingkat rendemen di bawah 20%), dan Kinerja usaha kurang efisien (biaya produksi lebih tinggi terhadap pendapatan operasional. (T2)
Sumber: Majalah InfoSAWIT Edisi Juni 2021
