InfoSAWIT, JAKARTA - Kebijakan diskriminatif terhadap minyak sawit telah lama ditentang oleh negara-negara produsen minyak sawit. Praktik diskriminatif tersebut terlihat jelas dari taktik pemasaran yang digunakan oleh beberapa perusahaan sebagai tindakan diskriminasi terhadap minyak sawit langsung pada tingkat konsumen.
Kampanye negatif terhadap minyak sawit digaungkan melalui kebijakan dan peraturan pemerintah dan organisasi regional seperti Uni Eropa. Oleh karena itu, sebagai bagian dari kampanye advokasi yang menggunakan fakta dan sains, Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) mengajukan keberatan secara terbuka pada bulan Juli 2021 dalam Konsultasi Komisi Eropa tentang bahan bakar nabati (biofuel), cairan nabati (bioliquid), dan bahan bakar biomassa yang berkelanjutan serta mendesak Komisi Eropa untuk berada di sisi benar.
Keberatan publik ini dilakukan untuk menentang posisi anti-kelapa sawit dari perusahaan energi seperti TotalEnergies. Dalam balasan surat yang dikirimkan Sekretariat CPOPC, TotalEnergies menyatakan akan menghentikan penggunaan minyak sawit tepat pada tahun 2023.
Sekretariat CPOPC menekankan bahwa “TotalEnergies tidak lagi peduli dengan rantai pasokan berkelanjutan untuk minyak sawit, atau keberhasilan upaya dari negara-negara anggota dalam mengurangi emisi CO2 dengan mengatasi deforestasi dan kebakaran hutan, ataupun manfaat sawit terhadap ekonomi dan aspek sosial bagi penduduk pedesaan; juga pentingnya minyak sawit secara umum bagi ekonomi yang bersangkutan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin,” catat Sekretariat CPOPC, Dalam keterangan tertulis kepada InfoSAWIT, Jumat (17/9/2021).
Menanggapi pernyataan Sekretariat CPOPC, TotalEnergies mengakui upaya gigih dari negara-negara produsen minyak sawit untuk menghasilkan produk minyak sawit berkelanjutan dan bahwa mereka juga melakukan seleksi ketat dalam pembelian minyak sawit untuk pabrik penyulingan di La Mède. Namun mereka menyatakan terus menerima tekanan dari kelompok yang menentang penggunaan minyak sawit di Perancis. TotalEnergies menambahkan bahwa keputusan perusahaan juga didasarkan oleh keputusan Parlemen Perancis yang menarik insentif pajak untuk minyak sawit sebagai bahan baku untuk bahan bakar nabati atau biofuel.
Pembaca yang objektif akan mengetahui betapa bertentangannya posisi TotalEnergies yang mengakui bahwa minyak sawitnya berasal dari sumber yang berkelanjutan namun mereka belum dapat memberikan jaminan kualitas lingkungan yang serupa untuk penggantinya, sampai saat ini.
Sebagai tambahan, bagi TotalEnergies untuk menggunakan minyak jelantah (used cooking oil) dan minyak hewani (animal fats) sebagai bahan baku alternatif yang diklaim sebagai berkelanjutan juga tidak dapat dibenarkan. Tidak ada keraguan bahwa peternakan merupakan penyumbang besar perubahan iklim dan tidak akan tersedia cukup minyak hewani untuk memproduksi sumber energi berkelanjutan berdasarkan fakta sains mengingat adanya harapan untuk mengurangi peternakan dalam upaya memerangi perubahan iklim. TotalEnergies juga perlu memberi penjelasan apakah penggunaan minyak jelantah itu lebih berkelanjutan dibandingkan bahan bakar yang berasal dari kelapa sawit.
Sekretariat CPOPC menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap TotalEnergies yang membidik sawit dengan membuat pernyataan publik yang mendiskreditkan kelapa sawit ketika sangat jelas bahwa pengganti sawit terbukti tidak lebih berkelanjutan. Sekretariat CPOPC berpandangan bahwa satu perusahaan tidak dibenarkan menyampaikan opini yang menyesatkan terhadap sektor pertanian secara keseluruhan hanya demi keuntungan politik dan ekonomi jangka pendek. Mengecualikan minyak sawit merupakan langkah mundur terhadap keinginan tulus negara-negara produsen kelapa sawit dan jutaan petani kecil negara berkembang guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan global PBB (UNSDGs). (T2)
