MAMUJU UTARA - Anggota DPRD Mamuju Utara (Matra), Hasbudi mengatakan, bahwa kasus sengketa lahan beberapa perusahaan sawit dengan masyarakat setempat sudah sejak tahun 1998 hingga kini belum ada kejelasan.

Menurutnya masyarakat sudah lebih dulu membuka lahan perkebunan dengan menanam coklat (kakao, red), namun keserakahan perusahan mengusir masyarakat dari lokasi kebun coklat yang telah digarap warga.

“Patut dipertanyakan soal Hak Guna Usaha (HGU) perusahan, kenapa sewaktu warga  melakukan aktifitas berkebun di lokasi tersebut tidak di tegur. Kenapa saat masyarakat menguasai lahan baru dikatakan HGU, karena di HGU sendiri justru ada kebun pegawai perusahan. Masyarakat tidak menempuh jalur hukum akibat keterbatasan biaya namun saat ini melalui aktifis 98 yang bernama Pospera telah menyerahkan sejumlah persoalan agrarian di Matra,” jelasnya, seperti ditulis Media Sulbar, Jumat (23/1/2015). (T3)