InfoSAWIT, JAKARTA - Untuk sektor pengolahan minyak sawit dilapangan faktanya berbicara lain, misalnya saja di Kalimantan Barat, dengan luas kebun sawit seluas 1,8 juta hektar, baru terdapat pabrik kelapa sawit dengan total 2.152 ton TBS/jam, padahal dengan luasan tersebut kapasitas pabrik yang tersedia semestinya mencapai 7.200 ton TBS/jam.
Demikian juga di provinsi Riau, dengan luas lahan kebun sawit 3,4 juta ha, kapasitas pabrik kelapa sawitnya mencapai 12.170 ton TBS/jam, kata Darto, kapasitas pabrik yang ada tersebut hanya mampu mengolah sawit dari lahan seluas 3 juta hektar. “Tidak ada keseimbangan, efektivitas dan produksi CPO juga berpengaruh,” kata Darto.
Diungkapkan Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, hingga saat ini Ijin sawit yang sudah dikeluarkan sejumlah 21 juta hektar dan dimana kebun yang sudah ditanami seluas 16,3 juta hektar atau sekitar 5,5 juta hektar yang belum dibuka.
Sementara itu, pemerintah terus menggenjot program replanting untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat yang diperkirakan akan mampu mendongkrak produktivitas kelapa sawit rakyat 2 kali lipat. Kebijakan alokasi 20% lahan sawit untuk rakyat (plasma) belum terealisasi, dan hanya mencapai 40% dari total lahan di Indonesia.
Sementara GAPKI menyebutkan; overstock perdagangan minyak sawit pada tahun 2020 hampir 5 juta ton. Demand sawit masih berbasis Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). “Masalah-masalah tersbut, akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Terlebih kebijakan moratorium sawit belum jelas nasibnya diperpanjang atau tidak,” catat Darto.
Maka itu, industrialisasi sawit nasional harus bertumpu pada subyek petani melalui kelembagaan tani, agar memiliki nilai tambah dan daya saing dan kemajuan indonesia. Sementara perusahaan Negara (BUMN) sawit harus menjadi penopang dan bermitra dengan kelembagaan tani – koperasi harus menjadi “sayap kiri” BUMN. “BUMN harus bergerak ke sekot hilir dan di sektor hulu bermitra dengan petani,” katanya. (T2)
Sumber: Majalah InfoSAWIT Edisi September 2021
