InfoSAWIT, KUALA LUMPUR - Larangan minyak sawit di Jerman didasarkan pada informasi palsu dan itu menandakan kebutaan yang disengaja terhadap fakta lingkungan, catat Palm Oil Monitor dalam sebuah posting di laman situs resminya.
Belum lama ini, Menteri Lingkungan, Konservasi Alam, dan Keselamatan Nuklir negara itu Svenja Schulze mengumumkan bahwa Jerman akan menghapus biofuel berbasis minyak sawit secara bertahap pada tahun 2023.
Kemunafikan Pemerintah Jerman untuk tujuan tersebut sangat nampak. Ini mengalihkan perhatian dari perusakan lahan gambut dan padang rumputnya sendiri untuk ladang jagung/jagung untuk biogas. Bimassa hutan Eropa adalah sumber bahan bakar dominan dalam Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa (UE), dan Jerman menghasilkan lebih banyak energi dari biomassa daripada negara lain di UE.
“Dan inilah tepatnya mengapa anggota parlemen Jerman mengkritik dan melarang minyak sawit,” catat pihak Palm Oil Monitor.
Palm Oil Monitor juga menunjukkan bahwa para pemimpin di Berlin telah mengabaikan penurunan dramatis dalam laju deforestasi Indonesia – yang saat ini hampir mencapai titik terendah sepanjang masa, yakni turun sebesar 75%.
Fakta ini antara lain telah diverifikasi oleh Institut Sumber Daya Dunia dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang keadaan hutan dunia, katanya.
Ia juga mencatat bahwa Kanselir Angela Merkel telah mengunjungi Malaysia dan Indonesia pada tahun 2016, dan menunjukkan bahwa Jerman tidak memiliki rencana untuk mendiskriminasi minyak sawit. (T2)
