InfoSAWIT, JAKARTA - Diungkapkan Benny Kabur Harman, Anggota DPR RI, dari sudut pandang politik, gagasan tentang pengembangan biodiesel sawit sudah disampaikan oleh Presiden sejak kampanye pemilu dan pidato kenegaraan di MPR dan DPR, yang semata-mata hanya untuk menyenangkan para oligarki atau orang-orang kuat yang berkepentingan di dalamnya.
Pengembangan biodiesel ini juga mengandung masalah ditengah persoalan kelapa sawit di sektor hulu, dimana terdapat jutaan hektar dalam kawasan hutan lindung. Akan tetapi, Pemerintah atau negara terkesan membiarkan hutan lindung kita dirambah oleh kekuatan modal di sektor kelapa sawit.
Menurut Benny Harman, yang ditakutkan pada saat ini dan ke depan adalah kekuatan modal dari segelintir orang kuat dari bisnis sawit dan biodiesel ini ikut mempengaruhi demokrasi electoral yang dijalankan. Demokrasi electoral yang dijalankan itu ditentukan oleh orang-orang kuat yang memiliki modal besar dari bisnis sawit yang berada didaerah penghasil sawit, maka orang-orang kuat ini akan ikut menentukan pemimpin-pemimpin lokal di daerah sawit.
“Mereka bisa membentuk konsorsium atau sindikasi politik yang istilah politiknya disebut oligarki tadi, untuk membiayai seorang kepala daeerah hingga berhasil menjadi pemimpin dengan menyiapkan infrastuktur politiknya. Sehingga ada konflik kepentingan. Sehingga ketika kepala daerah terpilih tadi akan disodorkan surat komitmen atau kontrak politik yang akan mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemimpin daerah baik langsung atau tidak langsung untuk lebih menguntungkan kelompok kelompok tersebut,” katanya saat peluncuran dan Bedah Buku “Kekuatan Oligarki dan Orang Kuat dalam Bisnis Biodiesel”, Senin (31/1/2022), dalam keteranga tertulis diterima InfoSAWIT.
lebih lanjut tutur Benny, di sinilah tidak terjadi persaingan sehat di dalam bisnis sawit ini. Ini terjadi pada tingkat daerah kabupaten kota dan juga provinsi. Dan bukan tidak mungkin, karena sumber dari kekuasaan ini juga dari pusat maka, ini nanti juga merambah ke tingkat nasional, dimana pemimpin nasional bukan tidak mungkin juga akan ditentukan oleh pengusaha pengusaha yang membentuk konsorsium untuk membiayai seseorang menjadi presiden.
“Sehingga tidaklah heran, banyak kepala daerah pada saat ini yang terjebak pada masalah hukum karena membuat kebijakan yang pro terhadap kelompok pengusaha yang mendukung yang bersangkutan menjadi kepala daerah bupati walikota atau gubernur, bahkan presiden sekalipun,” tutur Benny. (T2)
