InfoSAWIT, JAKARTA - Hanya sedikit pemuda yang sangat tertarik dalam bidang penelitian, apalagi kegiatan riset perlu didukung dengan factor biaya yang tidak sedikit. Namun itu semua tidak menjadi halangan bagi Ricky Amukti.
Jebolan fakultas hukum Universitas Brawijaya, Malang ini justru tertarik dan isu kebijakan publik. Bahkan ia pernah mengkompilasi jurnal penelitian di Online Petition Law Arrangement sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik di Indonesia.
Rupanya anak muda berkaca mata ini juga merupakan salah satu pendiri AJARKITA, sebuah lembaga sosial masyarakat yang berfokus pada edukasi, khususnya kesejahteraan guru honorer. Ketertarikannya terhadap riset kebijakan itu akhirnya membawa Ricky menggali lebih jauh kebijakan yang diterapkan pemerintah utamanya dalam penerapan program mandatori biodiesel sawit. Terlebih program itu memuat tujuan guna mereduksi gas rumah kaca yang dikeluarkan Indonesia.
Isu karbon memang telah menjadi bahasan utama di dunia, menyusul adanya kesepakatan para pemimpin negara di dunia berupaya mereduksi emisi karbon untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dari pembangunan khusus nya di sektor perkebunan kelapa sawit.
Kata Ricky, saat ini kondisi rantai pasok Tandan Buah Segar (TBS) sawit dari Petani ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) bervariasi. Panjangnya rantai pasok TBS mengurangi keuntungan petani sawit swadaya. “Dengan mandatori biodiesel ini bisa menjadi momentum dalam upaya perbaikan rantai pasok dari petani,” kata Ricky yang saat ini menjabat Manajer Kolaborasi Eksternal, Traction Energy Asia kepada InfoSAWIT, belum lama ini.
Biasanya keengganan PKS menempatkan pekebun sawit swadaya sebagai pemasok bahan baku (PKS) terkait karakteristik usahanya, dimana rata - rata, skala usaha pekebun mandiir masih terbatas (rata-rata luas lahan di bawah 3 ha dan modal kerja/usaha terbatas), pengelolaan/manajemen usaha tradisional, tingkat produktivitas rendah (volume panen TBS per 1 ha kurang dari 3 ton), mutu TBS rendah (tingkat rendemen di bawah 20%), dan Kinerja usaha kurang efisien (biaya produksi lebih tinggi terhadap pendapatan operasional. (T2)
Sumber: Majalah infoSAWIT Edisi Desember 2021
