InfoSAWIT, BOGOR – Dalam upaya memajukan dan mengembangkan minat dalam integrasi perkebunan kelapa sawit dengan budidaya ternak sapi, maka multi stakeholder berkumpul di Bogor, pada Kamis (10/3/2022) melakukan Kongres pertamanya sekaligus menyepakati pembentukan Gabungan Penyelenggara dan Pemerhati Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit (GAPENSISKA).
Merujuk hasil sidang kongres, organisasi ini bakal berfungsi sebagai wadah bagi kegiatan dan aktivitas dalam pengerahan tenaga dan pikiran di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta pengembangan usaha Integrasi Sapi-Kelapa Sawit secara maksimal, melalui efisiensi dan pemanfaatan sumberdaya lahan, biomasa, produk hasil ikutan pabrik minyak kelapa sawit mentah (CPO) untuk mendukung program nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah dari sumberdaya ternak sapi untuk memenuhi pasokan bagi kebutuhan konsumsi daging sapi nasional.
Diungkapkan Steering Committee (SC) Kongres Pertama Gapensiska, Prof Muladno, program integrasi sapi – kelapa sawit adalah salah satu kegiatan berpotensi memberikan keuntungan bagi para pelaku perkebunan kelapa sawit, dimana beternak sapi di perkebunan kelapa sawit bisa memberikan pasokan pupuk organik untuk perkebunan kelapa sawit, apalagi saat ini harga pupuk sedang melambung tinggi.
“Saat ini Pemerintah pusat maupun daerah bisa mengkampanyekan program integrasi sapi-kelapa sawit (SISKA) untuk memberikan alokasi sumberdaya peternakan ke perkebunan,” katanya dalam acara kongres pertama Gapensiska di Hotal Royal Bogor, dihadiri InfoSAWIT.
Terlebih Indonesia memiliki areal perkebunan kelapa sawit yang cukup luas mencapai 16,38 juta ha, dengan luasan itu memiliki potensi untuk diintegrasikan dengan sapi potong yang menguntungkan. Namun sayangnya program integrasi sapi-kelapa sawit ini belum berkembang dengan baik dan diadopsi pengusaha, padahal dengan melihat potensi manfaat yang besar maka integrasi ini bisa didorong.
"Sebab itu guna mengoptimalkan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan melakukan integrasi sapi-kelapa sawit, maka dibutuhkan organisasi seperti GAPENSISKA,” kata Prof Muladno.
Dalam membentuk organisasi ini, tutur Prof Muladno, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan beberapa pelaku di Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta berlanjut ke upaya pembentukan organisasi GAPENSISKA.
Sementara dalam sambutannya pada Kongres I GAPENSISKA, Dirjen PKH yang diwakili Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian, Makmun, guna mendorong pencapaian target pembangunan peternakan Nasional, Ditjen PKH akan melakukan berbagai upaya terobosan antara lain melalui tiga Program Prioritas Nasional dan Reguler Maksimal, dengan pendekatan hulu-hilir, Koporasi, Kemitraan, dan sinergisme kewenangan.
“Dari tiga Program Prioritas Nasional tersebut, salah satunya adalah pengembangan sapi dengan pola integrasi sapi-sawit,” katanya.
Lebih lanjut tutur Makmun, sebagaimana diketahui, sistem pemeliharaan sapi saat ini di Indonesia didominasi oleh peternakan rakyat dengan pola usaha semi intensif dan intesif dengan rata-rata kepemilikan 2 (dua) ekor per peternak.
“Guna membudidayakan 1,46 juta ekor sapi tersebut, diperlukan lahan sekitar 5,84 juta ha. Lahan tersebut digunakan untuk perkandangan dan budidaya hijauan pakan ternak. Saat ini masih sedikit lahan khusus bagi usaha peternakan, sehingga sangat tergantung dari sumber pakan ternak yang ada di sekitar lokasi peternak dan dilepas di areal lahan kosong dengan kualitas pakan yang rendah,” katanya.
Lantas, kendala utama penyediaan daging sapi di Indonesia adalah ketersediaan sapi bakalan, dimana usaha ini akan efisien jika dilakukan secara ekstensif dengan meminimalkan biaya pakan yang merupakan komponen terbesar dalam usaha ini, yaitu sebesar 58% (SOUT 2017).
“Sehingga Pemerintah menetapkan salah satu program terobosan untuk usaha sapi dalam kondisi keterbatasan lahan yaitu pengembangan sapi dengan pola integrasi sapi-sawit,” tandas Makmun. (T2)
