InfoSAWIT, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, miris dan prihatin atas penangkapan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan. Selain Dirjen Daglu, Kejaksaan Agung juga menetapkan beberapa pejabat di perusahaan swasta sebagai tersangka.
Kata Mulyanto, Memang telah ditengarai sebelumnya, kemungkinan terjadinya ekspor ilegal minyak goreng sawit. Terbukti dengan kelangkaan dan harga yang masih di atas HET (harga eceran terendah). “Tapi kita tidak menyangka, kalau kasus ini melibatkan oknum selevel Dirjen. Sungguh disayangkan," ujar Mulyanto seperti dilansir Parlementaria, Selasa (19/4/2022).
Lebih lanjut tutur politisi PKS ini, dari kasus tersebut juga terlihat, bahwa perusahaan raksasa minyak goreng sawit saja masih bertindak melawan hukum untuk meningkatkan keuntungannya. Sehingga tidak berlebihan jika kemudian muncul dugaan bahwa kasus seperti ini masih banyak terjadi, ibarat fenomena gunung es.
Oleh karenanya dia berharap ada aturan dan penindakan yang tegas harus diambil Pemerintah, tapi bukan hanya kepada oknum pengusaha, tetapi juga perusahaannya. Dari kasus ini juga membuktikan bahwa suatu kebijakan yang mandul ada sebab musabanya, salah satunya adalah korupsi para pejabat pengambil kebijakan di belakangnya.
"Sulit kita mengharapkan munculnya kebijakan yang efektif kalau jajaran birokrasi sampai level tertinggi, yakni Dirjen, melakukan korupsi seperti ini. Karenanya, kalau memang terbukti, aparat hukum harus menindak tegas pelakunya, agar menjadi pelajaran bagi para pejabat birokrasi lainnya,” tegas Mulyanto.
Sebagai anggota Badan Legislasi DPR RI itu, Mulyanto juga mendorong pemerintah membersihkan birokrasinya, ke depan perlu dipertimbangkan sistem intervensi Pemerintah untuk tata niaga minyak goreng sawit premium.
“Agar tidak seperti sekarang ini yang dilepas pada mekanisme pasar dengan harga yang selangit. Pemerintah harus hadir menata niaga minyak goreng sawit premium ini agar menguntungkan masyarakat dengan harga yang terjangkau,” tandas dia. (T2)
