InfoSAWIT, JAKARTA - Paska penetapan oknum tersangka mafia minyak goreng sawit. Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Maruli Gultom mengungkapkan keprihatinannya mengenai berbagai persoalan yang menjadi hambatan bisnis minyak sawit Indonesia.

Menurutnya, GAPKI sangat berkepentingan dengan pasar ekspor minyak sawit mentah (CPO). Terlebih CPO adalah produk akhir GAPKI. Kalau pasar CPO hanya untuk kebutuhan dalam negeri (minyak goreng, oleokimia dan biodiesel), maka produksi CPO oleh anggota GAPKI harus turun sekitar 60%. Perkebunan besar yang memiliki pabrik kelapa sawit (PKS) hanya akan memproses buah sawitnya sendiri.

Sementara, perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki pabrik kelapa sawit tidak akan bisa menjual Tandan Buah Segar (TBS) sawit-nya.

“Paling parah dan bisa berakibat kerusuhan adalah petani sawit kecil /swadaya yang tidak bisa menjual hasil panen TBS nya. Jumlah mereka sangat sebanyak meliputi jutaan keluarga, hidup mereka pasti merana," ujar Maruli kepada InfoSAWIT, Minggu (24/4/2022).

Lebih lanjut tutur Maruli, kondisi negatif yang ditimbulkan dari kebijakan larangan ekspor CPO, yakni akan menekan puluhan juta masyarakat Indonesia yang bergantung hidupnya dari sektor kelapa sawit. "Jika Presiden Jokowi melarang ekspor CPO maka kondisi mereka akan kacau," katanya.

Lantas, sebagai organisasi pengusaha minyak sawit, Maruli menyarankan GAPKI untuk bersuara membela kepentingan masyarakat luas ini. "Kalau GAPKI bungkam tak bersuara, itu aneh. Organisasi ada untuk memperjuangkan kepentingan anggota," ujar Maruli.

Kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, apalagi sampai adanya pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng sawit oleh Presiden Jokowi, merupakan solusi yang kurang tepat. "Harusnya, Presiden Jokowi tidak menyelesaikan masalah dengan cara menimbulkan masalah baru lagi,” pungkas Maruli. (T1)