InfoSAWIT, JAKARTA - Rencana Presiden Jokowi atas pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng sawit telah membuat dampak yang sangat signifikan terhadap pendapatan petani sawit, itu belum diberlakukan bagaimana jika sudah diberlakukan.

“Kita tunggu sampai tanggal 28 April ini, apakah Pak Jokowi akan menjadi isapan jempol atas Pidatonya,  dan kami akan persiapkan reaksi bila benar-benar terjadi,” kata Ketua Umum Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Pahala Sibuea, kepada InfoSAWIT, Minggu (24/4/2022).

Tutur Pahala, dalam situasi ini semua pihak harus memahami anomali harga minyak sawit global yang baru kali ini naik tinggi, dan semua pihak menikmati harga yang tinggi walaupun harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit petani Indonesia terkadang masih dibawah harga TBS di Malaysia.

Sebab itu, utamanya pendapatan petani harus diperhatikan, tutur Pahala, jangan hanya kebijakan ini membuat petani yang dilapangan justru menjadi korban, hal ini sudah terbukti belum lagi kebijakan itu terlaksana TBS sawit petani sudah dipatok jatuh hingga Rp. 550,- per Kg.

“Pengusaha sudah bereaksi terhadap petani namun belum bereaksi terhadap Perekonomian Indonesia, nanti lihat saja perkembangan bursa saham apakah grafiknya menunjukan penurunan,” katanya.

Bila saja kebijakan tersebut resmi diterapkan, kondisi ini bagaikan "gara gara Nila setitik rusak susu sebelanga" dan kebijakan itu bagaikan tanpa analisa data, sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan emosional dari kasus minyak goreng sawit yang tak kunjung terselesaikan, selain itu dalam tanda petik bahwa sangat tampak wibawa pemerintah kalah dengan kapitalis.

“Sayangnya kebijakan DMO dan PMO yang diberlakukan tidak bisa berjalan, karena kebijakan tersebut tidak dipersiapkan infrakstruktur distribusinya, pengawasan hukumnya. Dalam hal ini juga perlu masyarakat di edukasi bahwa bahan baku naik karena harga pasar yg tdk bisa diintervensi, harga kita mengacu harga global,” tandas Pahala. (T2)