InfoSAWIT, JAKARTA – Sulitnya harga minyak goreng sawit mencapai Rp 14.000/liter, lantaran harga bahan baku yakni harga minyak sawit mentah (CPO) yang masih tinggi di pasar global. Namun sejatinya upaya penurunan harga minyak goreng sawit berpotensi bisa dilakukan melalui intervensi pemerintah terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit negara.
Dikatakan praktisi senior Bisnis Minyak Sawit Indonesia, Maruli Gultom, dengan kebutuhan minyak goreng sawit nasional mencapai 200 juta liter atau sekitar 160 ribu ton CPO per bulan, bahan bakunya bisa diperoleh dari produksi CPO yang berasal dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang mencapai 4% dari produski CPO nasional.
"Solusi terbaik dari kebutuhan minyak goreng sawit nasional, bisa menggunakan CPO yang dihasilkan dari PTPN sebagai milik negara, " ungkap Maruli kepada InfoSAWIT, belum lama ini.
Sementara pengamat sawit nasional, Ignatius Ery Kurniawan menilai, semestinya pemerintah bisa menginstruksikan seluruh produksi minyak sawit mentah (CPO) milik Negara menjadi sumber bahan baku minyak goreng sawit murah dengan penerapan harga CPO sekitar Rp 9000/kg.
Sehingga harga minyak goreng sawit bisa ditekan mencapai Rp 14.000/liter, tentu saja ini merupakan pengorbanan perusahaan negara untuk masyarakat luas dalam mencapai harga minyak goreng sawit yang lebih ekonomis bisa dijangkau masyarakat.
Namun demikian tutur Ery, merujuk lelang yang dilakukan Kantor Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) masih menerapkan harga lelang CPO mencapai Rp 13.000/Kg. “Jika Pemerintah Indonesia serius, harusnya penugasan diberikan kepada PTPN untuk menyuplai kebutuhan CPO sesuai dengan harga waktu Domestic Price Obligation (DPO) sekitar Rp. 9.000/kg. Sehingga dengan ketersediaan bahan baku CPO murah, maka produksi minyak goreng sawit akan cepat turun dengan harga jual sebesar Rp. 14.000/liter,” kata Ery yang pernah menjabat sebagai Sekretaris III Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Periode 2009 lalu.
Lebih lanjut tutur Ery yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) pada awal berdirinya asosiasi tersebut, perusahaan negara khususnya PTPN harus mulai menyediakan kebutuhan CPO untuk pasar domestik sesuai instruksi Presiden Jokowi, jangan malah mencari untung sendiri dan mengorbankan petani kelapa sawit.
Tutur Ery yang sedang menyelesaikan program Master Agribisnsi di Institut Pertanian Bogor (IPB) ini juga mengutarakan, pentingnya ketersediaan CPO dengan harga murah, menjadi syarat utama bagi produksi minyak goreng dengan harga murah dan terjangkau seluruh rakyat Indonesia. Lebih jauh, pemerintah bisa memberikan penugasan khusus kepada PTPN sebagai penyedia CPO dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai pendanaan subsidi selisih harganya. "Namun bila masih kurang pasokan CPO nya, bisa membeli TBS sawit milik petani dengan harga yang wajar dan subsidi ditanggung dana BPDPKS juga, " ujarnya kepada InfoSAWIT.
Adanya good governance dengan aturan yang bagus dan mengikat, akan mendorong pemenuhan minyak goreng dengan harga terjangkau seperti Instruksi Presiden Jokowi. "Harus ada keinginan kuat dan fokus kepada kebutuhan pokok rakyat Indonesia terlebih dahulu, " Kata Ery menyarankan kepada Perusahaan Negara.
Sebab itu, tata kelola perdagangan bersumber dari pasokan minyak goreng yang bisa didapatkan dengan harga murah, baru rantai pasok perdagangan bisa diatur sampai masyarakat luas, sesuai dengan harga Rp 14.000/liter.
"Jangan menunda-nunda untuk memasok CPO dengan harga murah untuk produksi minyak goreng bagi rakyat Indonesia", ujar Ery, lebih lanjut" Perusahaan negara milik rakyat juga, jadi harus mampu memenuhi kebutuhan rakyat". (T1)
