Berita Lintas
sawitbaik

Pabrik Sawit di Sulawesi Masih Gunakan Harga TBS Dibawah Penetapan Pemerintah



Dok. InfoSAWIT
Pabrik Sawit di Sulawesi Masih Gunakan Harga TBS Dibawah Penetapan Pemerintah

InfoSAWIT, MAMUJU – petani kelapa sawit swadaya yang tergabung dalam Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kab. Mamuju Tengah, Sulawesi Barat mencatatat mayoritas Pabrik Kelapa Sawit (PKS) membeli Tandan buah Segar Petani (TBS) sawit di bawah harga penetapan pemerintah.

Ketua SPKS Kab. Mamuju Tengah, Irfan mengungkapkan, perusahan – perusahan yang membeli TBS petani di bawah ketatapan pemerintah perhari ini tanggal 14 mei 2022 terdapat empat perushaaan perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut.

Akibatnya harga di petani sawit jatuh karena seluruh ram atau pengepul sawit rata-rata akan membeli TBS petani di bawah harga yang di kelurakan oleh PKS tersebut. Kami mencatat harga sawit petani untuk hari ini 14 mei 2022 di 5 kecamatan atau di sekitar 52 desa yang memiliki perkebunan sawit di Kab. Mamaju Utara harga sawit di ram atau pengepul rata-rata Rp. 1.000- 1.500/Kg.

Lebih lanjut tutur Irfan, harga yang di keluarkan oleh PKS-PKS tersebut telah melangar harga yang telah di sepakati melalui Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Bulan April dengan Nomor 3802/321/2022 dengan harga rata-rata sekitar Rp. 3.000 – 3.100/Kg TBS, sesuai dengan Peraturan Menteri No. 01/Permentan/KB.120/I/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Petani sawit meminta pemerintah untuk memberikan saksi kepada perushaan-perusahaan tersebut.

“Selain masalah harga beberapa PKS kami duga sudah mulai membatasi pembelian TBS petani, hal ini dapat di lihat dari beberapa timbangan di Ram/pengepul sawit di seluruh Kab. Mamuju Tengah banyak yang tutup,” tutur Irfan dalam keterangan resmi kepada InfoSAWIT, Sabtu (14/5/2022).

Akibatnya petani kebingunan dengan kondisi ini karena petani tidak akan panen pastinya kalau kondisi ini terus berlanjut. “Kami duga ini terkait dengan pelarangan ekspor CPO dan kami berharap pemerintah pusat segera membuka Kembali ekspor CPO,” katanya. (T2)