InfoSAWIT, JAKARTA –Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), mendukung rencana audit yang akan dilakukan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kepada industri sawit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dikatakan Ketua BPKN, Rizal E Halim, audit juga perlu di perluas dengan mengevaluasi pemberian Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan bagi perusahaan yang "nakal". Lantas audit terhadap Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) juga perlu sekaligus menindaklanjuti temuan BPK terkait penggunaan dana sawit.

“Masyarakat juga perlu tahu berapa besar subsidi bio diesel yang menggunakan dana BPDPKS, perusahaan apa saja yang menerima,” ungkapkanya dalam keterangan tertulis.

Lebih lanjut tutur Rizal E Halim, audit industri sawit secara menyeluruh diharapkan dapat membuka tabir permainan di industri sawit nasional yang dalam beberapa dekade telah merugikan masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan penugasan Menko Marves Luhut Binsar Panggabean terkait pembenahan tata niaga minyak goreng sawit diharapkan dapat menstabilkan harga dan ketersediaan pasokan. (T2)