InfoSAWIT, JAKARTA - Soaduon sitorus (47), petani yang memiliki kebun sawit di Provinsi Riau, telah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal nasib petani sawit di Indonesia yang telah begitu tertekan oleh kebijakan pemerintah selama beberapa bulan terakhir.
Surat terbuka itu viral, beredar melalui media sosial, termasuk aplikasi WhatsApp (WA). Kepada InfoSAWIT, Sabtu (18/6/2022), pemilik gelar S.Hut dan MSi mengaku siap bertanggungjawab atas surat terbukanya tersebut.
"Saya muat nomor hape (di surat terbuka) saya itu. Semua resiko dari surat itu siap tanggungjawabi," kata dia kepada InfoSAWIT melalui sambungan telepon.
Ia menilai tidak layak pemerintah terus-menerus menciptakan kebijakan yang ujung-ujungnya menekan kemampuan petani sawit swadaya. Ia mencontohkan soal pungutan dana nonpajak oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang tidak seharusnya ditangggung petani sawit swadaya.
Kata Soaduon, seharusnya pungutan itu difokuskan pada pengusaha sawit yang memiliki hak guna usaha (HGU). Kata dia, negara nanti yang akan menghitung berapa kebutuhan minyak sawit atau produk turunan minyak sawit secara nasional.
Lalu bersamaan atau setelah itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang akan menghitung berapa dana pungutan yang akan dikenakan ke pengusaha sawit. Semua pungutan itu sudah berdasarkan produksi yang dihasilkan pengusaha sawit.
Dengan demikian, ia yakin sektor hulu dan hilir dari industri sawit tidak punya lagi beban pembiayaan ke negara selain pajak ekspor (PE) dan bea keluar (BK).
Skenario itu, ucap Soaduon, tidak akan menggangu mekanisme pasar. Setiap pengusaha yang terkait sawit, baik yang menguasai sektor huku hingga hilir atau yang hanya punya sektor hulu atau hilir saja, akan menjalani kewajibannya ke negara dengan hikmat dan tetap bisa melakukan ekspor seperti biasa.
"Dengan demikian, tidak ada lagi beban ke petani sawit swadaya. Dan sementara itu, para pengusaha bila sudah menjalankan berbagai kewajibannya, ya dia bisa leluasa menjalankan aktivitas bisnisnya seperti biasa, mau ekspor atau mau jual ke mana saja produk hilir dari perkebunan sawitnya ya terserah dia," kata Soaduon.
Ia menilai yang telah dilakukan selama ini justru menimbulkan chaos. Cara pemerintah mengatasi kekisruhan karena problem minyak goreng justru membuat kekisruhan lain di sektor hulu sawit, dan berujung tekanan pada petani sawit.
"Seolah-olah pemerintah itu berkata, saya enggak mau tahu dari mana buah sawit kamu itu. Tapi kalau mau ekspor, lakukan ini. Ini namanya mematikan pasar," kata Soaduon lagi.
Ia yakin kalau pemerintah mau mengubah kebijakannya maka hal itu akan kembali menghidupkan mekanisme pasar sekaligus tetap membuat pemerintah bisa menjalankan wewenangnya. (T5)
