InfoSAWIT, JAKARTA - Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Ahmad Munir mengatakan, rendahnya produktivitas sawit rakyat berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan petani.

Solusi yang dilakukan BPDPKS, lanjut Munir, adalah program dana bantuan peremajaan untuk pekebun dengan menggunakan dana pungutan ekspor sawit. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani dalam peningkatan kesejahteraan dari petani itu sendiri.

Dana yang berhasil dihimpun dan diolah BPDPKS selanjutnya disalurkan baik untuk PSR maupun Sarpras, baesiswa dan sebagainya. “Dampaknya adalah stabilisasi harga sawit, peningkatan kesejahteraan petani dan pengembangan industri sawit yang berkelanjutan,” kata Munir dalam Webinar dan Live Streaming “Dampak Positif Program PSR, Sarpras dan Pengembangan SDM Bagi Petani Sawit”, yang dihadiri InfoSAWIT di Jakarta.

Lebih lanjut Munir menuturkan, untuk mendukung produktivitas petani sawit swadaya ditempuh melalui program penanaman kembali secara besar-besaran. Hal ini bertujuan membantu petani swadaya memperbarui perkebunan sawitnya yang berkelanjutan dan berkualitas dan mengurangi resiko pembukaan lahan ilegal.

Untuk melakukan ini semua beberapa prinsip yang perlu dicermati terkait peremajaan sawit rakyat, pertama, legalitas. Petani swadaya yang berpartisipasi dalam program ini harus mengikuti aspek legalitas.

Selain itu ada aspek produktivitas. Standar produktivitas untuk program penanaman kembali 10 ton/Ha TBS dengan melihat kepadatan tanaman kurang dari 80 pohon/Ha.

Munir mengatakan, sertifikasi ISPO untuk petani dalam rangka memastikan prinsip keberlanjutan. Peserta program ini diharuskan mendapatkan sertfikasi ISPO pada panen pertama.

“Jadi prinsip sustainabilitas, artinya tetap berkelanjutan dari awal sampai akhir. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan para petani,” jelas Munir. (T2)