JAKARTA - Sebuah Lemabaga Swadaya Masyarakat (LSM), Transformasi untuk Keadilan (TuK), mendapat kritikan dari Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian Pertanian, Hari Priyono, setelah LSM tersebut menyatakan bahwa 25 kelompok besar menguasai 31 persen perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
Menurutnya data TuK ngawur, karena peranan petani dalam mengelola perkebunan kelapa sawit juga besar. “Kelapa sawit memiliki peranan besar bagi ekonomi Indonesia, saat ini luas lahan kelapa sawit 10,5 juta hektar, 4,4 juta ha dimiliki oleh petani. Dengan data itu, maka tidak benar kalau perkebunan kelapa sawit dikuasai perusahaan besar,” katanya seperti dikutip Antara, Senin (16/2/2015).
Permasalahan serius saat ini, jelasnya, bukan hanya kepemilikan lahan petani sawit. Tetapi ada pada kesenjangan produktivitas petani dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Sementara Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB), Achmad Manggabrani, menilai maraknya riset yang dilakukan oleh LSM memang cenderung mendeskreditkan industry kelapa sawit di Indonesia dan dapat dikategorikan kampanye negatif.
“Karena itu, kita harus mempertanyakan riset tersebut, apa maksud dan tujuannya, bagaimana metodenya. Jangan sampai kontraproduktif terhadap perkembangan industri perkebunan di Indonesia,” terangnya. (T3)
