Pesatnya pertumbuhan perkebunan kelapa sawit milik petani swadaya, kini dihadapkan pada masalah produktivitas rendah dan biaya peremajaan (replanting). Untungnya sudah diketemukan solusi jitu, tinggal butuh restu pemerintah.
Pesatnya pertumbuhan perkebunan kelapa sawit, akibat euforia harga CPO lima tahun terakhir, mendorong kepemilikan lahan perkebunan milik petani swadaya melonjak. jika tahun 1980 an masih sekitar 6.175 ha, maka di tahun 2014 ini telah mencapai seluas 4,5 juta ha.
Jelas dengan semakin luasnya areal perkebunan kalapa sawit milik petani swadaya bukannya bersih tanpa masalah. Akibat cara budidaya yang salah, semisal menggunakan benih sawit tidak bersertifikat, berujung pada produktivitas kebun milik petani rendah. Ujung-ujungnya pendapatan petani juga cekak.
Lantas, keterbatasan dana yang dimiliki petani juga menjadi musabab lainnya, sehinga penerapan budidaya perkebunan kelapa sawit tidak maksimal. Belum lagi, kendala pohon sawit milik petani, yang ditanam sekitar era 1980 an, kini sudah berumur rata-rata diatas 25 tahun. Sehingga mesti segera di remajakan (replanting), namun lantaran terkendala biaya, replanting kebun sawit petani swadaya pun kini terancam tidak bisa dilakukan.
Pengamat industri kelapa sawit nasional, Bayu Krisnamurthi menuturkan, perkebunan kelapa sawit milik petani swadaya memiliki potensi besar untuk upaya peningkatan produksi, hanya saja saat ini lantaran banyak perkebunan kelapa sawit milik petani swadaya yang ditanam pada era 1980 an, maka perlu segera diremajakan, masalah biaya peremajaan pun muncul.
Kata Bayu, pengalaman masalah peremajaan komoditas di Indonesia tidak banyak yang menangguk kisah sukses, terlebih banyak contoh kasus gagal proses peremajaan itu. Misalnya pada komoditas kelapa, karet dan kopi. “Yang lumayan berhasil adalah kakao,” tutur Bayu kepada InfoSAWIT belum lama ini di Jakarta.
Sebab itu, kegiatan peremajaan untuk perkebunan kelapa sawit yang sudah berumur diatas 25 tahun mesti segera dicarikan solusinya. Salah satu solusi yang bisa dilakukan ialah menggandeng perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta besar. “Kuncinya harus kerjasama dengan industri,” tutur Bayu yang juga mantan Wakil Menteri Perdagangan itu.
Apalagi dalam proses peremajaan ada waktu sekitar 3 sampai 4 tahun, dimana petani bakal kehilangan pendapatan, lantaran kebun sawitnya belum bisa menghasilkan. Kendati bagi petani swadaya yang sudah memiliki perkebunan kelapa sawit diatas dua hektar, bakal cukup mudah untuk melakukan peremajaan dengan cara meremajakan separuh kebunnya. “Justru yang cukup sulit meremajakan kebunnya, adalah para petani yang hanya memiliki dua hektar saja,” kata Bayu.
Lebih lanjut tutur Bayu, perlu ada minimum lahan yang mesti diremajakan, serta pengorganisasian dalam proses peremajaan sehingga pembiayaannya tidak terlalu mahal. Sebab itu salah satu jalan keluarnya ialah mendorong kerjasama petani dengan perusahaan.
Kendati skim inti-plasma sudah ada sebelumnya dan sudah diterapkan, masih tetap dibutuhkan dukungan dari pemerintah semisal dengan adanya pembiayaan dengan bunga rendah, seperti yang sebelumnya diterapkan lewat program revitalisasi perkebunan. “Program revitalisasi perkebunan perlu dilanjutkan, kendati saat ini sedang dihentikan,” katanya.
Lantas, terkait penerapan UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana ditengarai ada juga petani sawit yang belum memiliki status lahan yang jelas. Sebab itu bakal menjadi kendala dalam proses peremajaan. Lantaran dalam perundang-undangan tersebut tertulis dengan jelas bakal mengenakan sanksi bagi perambah hutan. “Sehingga mendorong para pelaku kelapa sawit enggan bermitra,” kata Bayu.
Namun demikian, peremajaan untuk peningkatan produktivitas kebun sawit petani swadaya perlu segera dilakukan, apalagi luasan kebun sawit milik petani swadaya secara nasional diprediksi seluas 3 juta ha. Dengan peningkatan produkti itu, harapannya bakal mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.
Sinarmas Dorong Kemitraan Strategis
Guna mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan petani, sebatulnya semenjak setahun silam sudah ada upaya yang dilakukan pelaku usaha nasional. Seperti yang dimotori Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), lewat program Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture (PIS Agro).
Dimana PIS Agro memiliki target peningkatan 20% produktivitas, peningkatan 20% pendapatan petani dan mengurangi emisi karbon sebanyak 20%. Hanya saja program ini . . .
