Moratorium Jeda Tebang Hutan Alam dan Lahan Gambut
Bakal tiga periode kebijakan moratorium jeda tebang hutan alam primer dan lahan gambut diterapkan. Hanya saja sampai dengan saat ini manfaat moratorium belum benar dirasakan, masih perlukah kebijakan ini diteruskan?
Tinggal menghitung hari kebijakan moratorium jeda tebang hutan alam primer dan lahan gambut jilid dua berakhir, tepatnya pada Mei 2015 mendatang. Hanya saja sampai dengan periode kedua diterapkan, hasil moratorium itu belum benar dirasakan manfaatnya bagi negeri ini.
Apalagi, bagi industri berbasis sumber daya lahan, kebijakan itu dirasa sangat menghambat. Kedati bagi sebagian pegiat lingkungan, kebijakan moratorium adalah solusi bagi perbaikan tata kelola hutan yang saat ini masih nampak morat-marit.
Kenyataanya, kebijakan moratorium yang telah diterapkan selama dua periode itu pula menuai kritik. Banyak pegiat lingkungan juga masih mempertanyakan transparansi dari proses penerapan moratorium yang masih terkesan tidak terbuka.
Peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Dessy Eko Prayitno menyampaikan, kebijakan moratorium yang seyogyanya menjadi bagian dari perbaikan tata kelola kehutanan masih belum terlihat hasilnya.
Sebaliknya, tingkat transparansi malah cenderung menurun. “Sebab itu diperlukan perbaikan sistem perizinan yang transparan dan akuntabel dibarengi juga dengan ketersediaan peta lahan yang terintegrasi melalui kebijakan One Map yang sudah digagas sejak beberapa tahun lalu,” ujar Dessy Eko.
Dengan sudah diterapkan selama dua periode hingga Mei 2015, sejatinya kebijakan moratorium sudah bisa menampakkan hasil. Sayangnya hasil itu masih belum juga didapat. Sisilia Nurmala Dewi dari HuMa menyatakan, moratorium izin tentang hutan alam dan lahan gambut idealnya berjalan secara paralel dengan upaya penyempurnaan tata kelola hutan.
Akan tetapi, hingga menjelang akhir perpanjangan jangka waktunya yang kedua, tidak pernah ada informasi yang jelas tentang strategi penyempurnaan tata kelola hutan oleh pemerintah dan sejauh mana pencapaiannya.
Moratorium memang bagi para pegiat lingkungan dilihat sebagai upaya mulia dalam menyelamatkan hutan, hanya saja sayangnya upaya itu pada akhirnya menimbulkan masalah baru.
Semisal, bagi daerah yang arealnya didominasi hutan alam dan lahan gambut tidak bisa . . .
