Program yang digagas pemerintah lewat Kementerian Pertanian untuk mengembangkan peternakan sapi di perkebunan kelapa sawit, telah dilakukan semenjak tahun 2009 silam.

 

Hanya saja program itu seolah mandeg dan tak berjalan mulus. Alasanya tutur Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Gamal Nasir, program integrasi sawit-sapi tidak disokong dengan regulasi yang mendukung.

 

Wajar bila kemudian dalam perjalanannya program itu hanya sekadar menjadi konsep dan tidak berjalan dengan baik. Lantaran sebelum tahun 2013 lalu di dalam regulasi perkebunan, pelaku bisnis perkebunan kelapa sawit tidak diperkenankan melakukan diversifikasi usaha selain sawit yang kala itu merujuk pada Permentan No. 26 tahun 2007.

 

Namun semenjak, Permentan 26 tahun 2007 direvisi dan diganti dengan Permentan No. 98 Tahun 2013 pada akhir tahun lalu, pelaku usaha perkebunan kelapa sawit telah diperkenankan untuk melakukan diversifikasi usaha, selain perkebunan kelapa sawit pula diperbolehkan membudidayakan sapi potong atau perah.

 

Kata Gamal, pemerintah bakal mendorong kembali program ini menyusul terbitnya kebijakan baru yang mendukung integrasi sawit-sapi. “Kita akan dorong program integrasi sawit-sapi, apalagi telah didukung regulasi,” katanya kepada InfoSAWIT.

 

Bahkan pihak Direktorat Jenderal Perkebunan, kabarnya semenjak awal tahun 2014  terus melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, untuk membuat payung hukum terkait kebijakan itu guna.....

 

. . . untuk selanjutnya dapat di baca di majalah infosawit edisi September di infosawit store atau berlangganan.