Setelah hampir satu dasawarsa menghilang, akhirnya wacana pengembangan sawit di perbatasan kembali dimunculkan Pemerintah. Hanya saja kebijakan ini ibarat pisau bermata dua, lantaran berpotensi berdampak baik maupun buruk.
Komoditas kelapa sawit kini telah menjadi salah satu komoditas unggulan di Indonesia, bahkan pertumbuhan komoditas sawit tercatat pesat. Saat ini luas lahan perkebunan kelapa sawit nasonal telah mencapai 10,2 juta ha.
Bahkan kabarnya, luas areal itu bakal terus tumbuh seiring dengan semakin luasnya perkebunan kelapa sawit milik petani atau masyarakat, dimana saat ini telah mencapai 44% dari total lahan perkebunan kelapa sawit nasional. Yang mana diprediksi kebun sawit milik petani bakal seluas 6 juta ha, atau meningkat sekitar 25% di 2020.
Jelas, komoditas sawit menjadi salah satu komoditas yang mampu menopang kehidupan petani. Apalagi dari beberapa cerita petani yang telah sukses berkebun sawit, baik di Sumatera, Kalimantan maupun di Sulawesi. Kebanyakan pendapatan petani terus tumbuh seiring dengan harga minyak sawit mentah (CPO) yang terus meningkat. Kendati untuk tahun ini diperkirakan harganya bakal stagnan.
Adanya jaminan peningkatan ekonomi yang diberikan komoditas kelapa sawit kepada petani, telah mendorong masyarakat untuk beralih menjadi petani kelapa sawit dengan harapan terjadi perbaikan taraf ekonomi.
Nampaknya, keberhasilan komoditas kelapa sawit dalam meningkatkan ekonomi perdesaan pula telah mendorong pemerintah untuk kembali mewacanakan pembukaan perkebunan kelapa sawit di perbatasan, yang sempat diusulkan pada 2007 silam.
Usulan itu diwacanakan pemerintah selepas melakukan rapat terbatas yang dihadiri para menteri di bidang ekonomi, termasuk 16 pimpinan perusahaan perkebunan yang sebagian besar di bidang agribisnis di Istana Negara beberapa waku silam.
Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Fadhil Hasan menilai, usulan yang diwacanakan pemerintah memang bagus terlebih kebijakan itu guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, sekaligus untuk menjaga perbatasan negara, utamanya dengan Malaysia.
Hanya saja kata Fadhil, . . .
