INFO SAWIT, JAKARTA – Munculnya regulasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), tidak serta merta didukung seluruh stakeholder kelapa sawit nasional. Jika Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendukung penuh, maka Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sawit Watch punya pandangan lain.

Kata Direktur Eksekutif Sawit Watch, Jefry Saragih, pihaknya tidak setuju dengan adanya ISPO, maka pihaknya hanya mengakui Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sebaga skim sertifikasi berkelanjutan, alasannya skim ini dibuat atas kesepakatan multi stakeholder sawit di dunia.

Berbeda dengan ISPO, yang dibuat merujuk atas regulasi yang sudah diterbitkan di Indonesia. Kata jefry, bila kondisi demikian seolah-olah pemerintah Indonesia tidak meyakini bahwa regulasi yang dibuat telah diterapkan secara taat di lapangan. “Pemerintah itu regulator bukan sebagai lembaga sertified,” kata Jefry kepada InfoSAWIT belum lama ini di Jakarta.

Namun demikian, Sawit Watch bisa menerima ISPO asalkan semua proses perizinan dihentikan sementara, sehingga ada ruang waktu untuk proses penilaian terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah ada. “Jika perusahaan perkebunan sudah di sertifikat baru perizinan dibuka lagi tetapi dengan syarat mengacu pada prinsip berkelanjutan,” tandas dia. (T2)