Birokrasi yang kian ketat akhir-akhir ini, menjadikan ekonomi kian melambat. Lantaran birokrasi mengetatkan ikat pinggang, sektor usaha pula menjadi kian terhimpit. Hampir sebagian besar sektor usaha terhimpit, akibat reformasi birokrasi yang kian tertata. Apakah dengan birokrasi yang rapih dan bersih, industri minyak sawit akan kian melaju?
Hampir sebagian besar pelaku usaha minyak sawit, dari hulu hingga hilir mengeluhkan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang akhir-akhir ini. Seperti kebijakan moratorium yang terus diperpanjang, rencana tata ruang wilayah propinsi (RTRWP) yang tak kunjung usai, hingga rencana pengenaan pungutan tambahan (CSF).
Bagi pelaku usaha, keberadaan regulasi yang dikeluarkan pemerintah, seharusnya menata iklim usaha supaya berjalan lebih baik dan kian maju. Namun, sebagian besar merasakan dampak realitas dilapangan akibat kebijakan pemerintah yang hanya kian mempersulit bergeraknya dunia usaha minyak sawit.
“Gimana mau terus usaha? Banyak aturan yang dibuat oleh pemerintah, secara nyata tumpang tindih di lapangan,” ujar pengusaha perkebunan kelapa sawit kepada InfoSAWIT beberapa waktu lalu. Pengusaha yang tidak ingin disebutkan namanya ini, mengharapkan bantuan pemerintah untuk menuntaskan berbagai persoalan, yang hingga kini masih banyak melilit perkebunan kelapa sawit.
Toh, kebijakan pemerintah, sudah banyak yang terus digulirkan. Namun, secara nyata, iklim dunia usaha termasuk bisnis minyak sawit tak juga kunjung membaik. Menko Perekonomian RI, Sofyan Djalil, banyak menjanjikan perbaikan bagi iklim dunia usaha. Sebab, menurut Sofyan yang juga ahli ekonomi ini, perbaikan iklim dunia usaha akan mampu mendongkrak perekonomian secara nasional.
“Arah kebijakan pembangunan yang didasarkan pada Nawa Cita antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, dan meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber data alam (SDA) yang berkelanjutan”, kata Menko Perekonomian, Sofyan Djalil seperti dikutip dalam laman resmi Kemenko.
Kondisi ekonomi yang kian menyulitkan, juga sudah diamini Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam sidang kabinet beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi, memberikan instruksi kepada para menteri guna meningkatkan kinerja dan penyerapan anggaran belanja negara.
Menurut Mantan Menteri Pertanian Kabinet Gotong Royong, Bungaran Saragih, campur tangan pemerintah dibutuhkan untuk mengatur secara jelas dan tegas akan keberadaan usaha minyak sawit dari hulu hingga hilir. “Pemerintah harus didorong, supaya memberikan rasa nyaman dan aman bagi pelaku usaha minyak sawit dari hulu hingga hilir,” kata Bungaran menegaskan.
Sawit Gerakkan Roda Perekonomian Daerah
Beda pusat, beda pula daerah. Jika Pemerintah pusat masih berkutat kepada karut marut kebijakan dan rendahnya penyerapan anggaran belanja negara. Maka, di Pulau Kalimantan, tepatnya Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, keberadaan perekonomian masyarakat daerah setempat terus bergulir.
Berdasarkan data dari Pemda Kutai Timur, . . .
