Pengelolaan dana pungutan CPO Supporting Fund (CSF) semestinya bisa menjadi “Magic Bullet” untuk kemajuan industri kelapa sawit nasional. Penetapan prioritas antara subsidi biodiesel, peningkatan produktivitas melalui peremajaan, riset dan pendidikan SDM mesti dihitung secara matang dampaknya

Sudah cukup banyak pemberitaan termasuk tanggapan atau opini terhadap kebijakan pemerintah tentang CPO Supporting Fund (CSF). Di satu sisi ada yang skeptis, bahkan justru kuatir terhadap dampak negatif dari penerapan kebijakan tersebut terhadap harga, utamanya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di tingkat petani. Sementara itu, janji manis penggunaan dana CSF untuk menggenjot program biodiesel juga ditanggapi beragam, ada yang merasa dirugikan dan ada pula yang optimis bakal diuntungkan.

Terlepas dari beragam tanggapan yang  muncul, sebetulnya ada hal yang lebih fundamental yang perlu disikapi pada momentum CSF ini. Jika dana CSF tersebut diutamakan untuk pengembangan biodiesel dengan harapan bakal menaikkan harga CPO, maka yang paling diuntungkan adalah negara-negara lain produsen minyak sawit.

Keuntungan tersebut bahkan menjadi rejeki nomplok dari kebijakan Indonesia. Atau dengan kata lain Indonesia menjadi “pahlawan” dengan memainkan peran seperti dalam “zero sum game” yaitu mengumpulkan dana dari ekspor CPO dan turunannya, lalu “dibakar” melalui biodiesel.

Lantas bila kemudian harga CPO naik diatas ambang batas pengenaan Bea keluar (BK) yakni melebihi US$ 750/ton, apakah kemudian memunculkan tambahan “pendapatan” lewat pungutan yang diatur dalam kebijakan BK? Jika demikian kondisinya, maka efek BK ini justru bakal kembali “menekan” daya saing industri kelapa sawit nasional.

Jika dicermati dengan baik profil industri . . .