Usai pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres 2014), ternyata tidak semulus yang terjadi pada masa lalu. Pasalnya, keberadaan peserta Pilpres 2014 yang diikuti hanya 2 pasangan, menyebabkan terbelahnya politik menjadi 2 kubu besar hingga saat ini.
Sewajarnya, terpilihnya Jokowi sebagai Presiden periode 2014 – 2019, menyudahi pertikaian yang berlangsung selama masa pemilu pilpres. Namun, keberadaan peta politik nasional baru-baru ini, tidak mengisyaratkan demikan, melainkan terus berlanjut hingga pertarungan di parlemen.
Kendati, PDI Perjuangan selaku partai pemenang pemilu legislatif tahun 2014, tak mampu berbuat banyak bila menghadapi pertarungan politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, optimisme masih ditorehkan kepada Jokowi-JK.
Pasalnya, mayoritas pendukung Prabowo-Hatta, yang dikenal sebagai Koalisi Merah Putih, memiliki mayoritas suara. Sedangkan Koalisi Indonesia Hebat pendukung Jokowi-JK tak mencapai 50% suara di DPR. Alhasil, berbagai spekulasi mewarnai dinamika politik nasional dewasa ini.
Problematik lemahnya dukungan DPR terhadap Pemerintahan baru, sepertinya akan menjadi dinamika perjalanan pemerintahan Jokowi JK. Tak hanya dinamika politik, melainkan hingga keberlangsungan bisnis seperti minyak sawit juga akan dipertaruhkan secara nyata.
Betapa tidak, keberadaan minyak sawit yang kini menjadi primadona minyak nabati dunia, sudah banyak menjadi korban akan peraturan yang dibuat DPR dan Presiden SBY di masa silam. Sebut saja, UU Perkebunan yang membatasi . . .
