Tidak hanya pelaku perkebunan kelapa sawit yang mendorong kemitraan petani swadaya, Sebab mulai banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berupaya mendorong petani swadaya untuk bisa bermitra dengan perusahaan. Selain untuk menggenjot produktivitas juga mendorong penerapan kebun yang berkelanjutan.
Jika dulu lebih banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kerap menyuarakan nada sumbang ke perkebunan kelapa sawit nasional, maka kini mulai muncul LSM yang bekerja dan memberikan kontribusi untuk membangun kebun sawit lebih baik lagi, utamanya bagi perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani swadaya.
Memang suara sumbang LSM masih terdengar hingga saat ini, namun dengan mulai tumbuhnya LSM yang melakukan pendampingan terhadap petani swadaya untuk melakukan budidaya yang baik, bisa menjadi langkah baik dalam upaya mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang ramah lingkungan, dibandingkan hanya mengkritisi tanpa ada tindakan.
Saat ini memang masih belum banyak lembaga nirlaba yang melakukan bantuan pendampingan untuk terwujudnya kebun petani yang lebih produktif, tetapi juga tidak merusak lingkungan.
Contohnya dilakukan Yayasan Setara Jambi, yang telah melakukan pendampingan terhadap petani swadaya di lima desa, di sekitar wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.
Yayasan Setara fokus dalam pengorganisasian petani dengan membentuk kelompok tani hingga menjadi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Selain melakukan pendampingan dengan membentuk Gapoktan, Yayasan Setara Jambi juga berupaya mendorong petani swadaya untuk mengimplementasikan Prinsip & Kriteria (P&C) Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
Hanya saja terkadang di lapangan tidak semua petani bisa mengikuti proses sertifikasi RSPO. Lantaran ada sebagian petani yang kebun sawitnya berlokasi di kawasan hutan.
Sebab itu, proses sertifikasi RSPO baru bakal diuji cobakan kepada petani sebanyak 300 KK. Merujuk informasi dari Yayasan Setara Jambi, guna menuju sertifikasi RSPO,Yayasan Setara juga telah mempersiapkan Tim Sistem Pengendalian Internal atau kerap pula disebut Internal Control System (ICS), lewat pembentukan Forum Petani Swadaya Merlung Renah Mendaluh (FPS-MRM). Dimana anggota dari FPS-MRM adalah petani swadaya yang tergabung dalam Gapoktan-Gapoktan.
Selain Setara Jambi ada juga Perkumpulan Elang yang melakukan pendampingan petani sawit swadaya di Desa Dosan, Kabupaten Siak, Riau. Dalam siaran resmi RSPO yang diterima InfoSAWIT menyebut, masuknya kelapa sawit ke Desa Dosan didorong oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, tepatnya tahun 2003 silam, dalam upaya mendorong perekonomian perdesaan.
Setelah dilakukannya sosialisasi tersebut maka petani pun menanam kelapa sawit dan pada 2008 perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani di Desa Dosan mulai dirasakan hasilnya. “Di tahun yang sama kami juga memulai untuk mendorong budidaya kelapa sawit yang ramah lingkungan,” kata Kepala Desa Dosan, Firdaus.
Penerapan budidaya kelapa sawit ramah lingkungan itu mulai efektif diterapkan pada tahun 2009 silam, dua tahun setelah itu petani di Desa Dosan berkomitmen untuk melakukan budidaya kelapa sawit ramah lingkungan dan berikrar untuk tidak menambah luasan perkebunan kelapa sawit di Desa Dosan, serta berupaya untuk melindungi hutan desa yang luasnya sekitar 400 ha.
Nah, dalam upaya penerapan prinsip dan kriteria RSPO, petani Desa Dosan kerap didampingi LSM Perkumpulan Elang dan Greenpeace, yang membantu dalam membangun perkebunan kelapa sawit dengan menghindari pembukaan perkebunan kelapa sawit di areal hutan dan lahan gambut.
Kini petani swadaya kelapa sawit sebanyak 200 KK yang mengelola lahan sawit seluas 723 ha tergabung dalam KUD Bungo Tanjung, telah sepakat masuk menjadi anggota Roundtable on Sustainable Pal Oil (RSPO). “Kami mengapresiasi perkembangan KUD hingga saat ini, dimana awalnya mereka memiliki keterbatasan pengetahuan budidaya dan akses, kini mereka telah berhasil menjadi anggota RSPO,” tutur Ketua Perkumpulan Elang, Santo Kurniawan.
Inisiatif IDH
Lembaga nirlaba yang juga sedang mendorong pembangunan perkebunan kelapa sawit petani swadaya berkelanjutan ialah IDH, sebuah organisasi yang medorong perdagangan yang berpegang pada prinsip berkelanjutan.
IDH disokong oleh tiga negara, yakni Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Belanda, Dewan Federal Swiss dan Kementerian Luar Negeri Denmark. Dengan sokongan dana total mencapai 150,7 juta euro, guna mendorong kemitraan strategis antara perusahaan, LSM dan perorangan, mencontoh koalisi yang dilakukan untuk memerangi HIV/AIDS di Afrika.
Sehingga memperbesar potensi usaha kecil dan menengah untuk . . .
