Industri kelapa sawit menghadapi berbagai tantangan terutamanya mengenai isu-isu lingkungan, sosial dan ketenagakerjaan. Seringkali isu yang tidak terselesaikan berujung kepada konflik berkepanjangan antara perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat adat atau masyarakat lokal, maupun dengan lembaga swadaya masyarakat. Sehubungan dengan konteks pengawasan terhadap efektifitas penerapan budidaya sawit yang berkelanjutan oleh standar sertifikasi, sejauh mana konflik tersebut ditanggapi serta diproses dengan cara adil dan transparan?
Standar berkelanjutan untuk produksi minyak sawit oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dituangkan di dalam Prinsip dan Kriterianya (Principles & Criteria/P&C) dimana para anggota RSPO wajib untuk mematuhinya. RSPO adalah sebuah asosiasi nirlaba yang menggabungkan tujuh sektor di industri kelapa sawit untuk mengembangkan dan menerapkan standar global untuk kelapa sawit berkelanjutan. Ketidakpatuhan atau temuan di lapangan berkenaan dengan dugaan pelanggaran terhadap P&C RSPO ditanggapi dengan mekanisme pengaduan.
Keluhan ataupun pengaduan terhadap anggota RSPO ataupun terhadap sistem yang dijalankan oleh RSPO dapat disampaikan melalui skema Sistem Pengaduan RSPO (Complaints System/CS), atau melalui Fasilitas Penyelesaian Konflik RSPO (Dispute Settlement Facility/DSF). Sistem tersebut dijalankan sebagai suatu alternatif atau pelengkap bagi proses peradilan yang berlaku maupun mekanisme keluhan lainnya yang tidak melalui lembaga peradilan.
RSPO menyadari tantangan utama yang umumnya dihadapi oleh industri kelapa sawit antara lain 1) pembukaan hutan tropis primer yang merupakan habitat alami yang penting untuk spesies langka dan terancam punah, 2) konflik lahan dengan masyarakat lokal atau masyarakat adat, 3) emisi gas rumah kaca terkait pembukaan lahan dengan pembakaran dan pengeringan gambut atau akibat dari perubahan fungsi lahan lainnya, 4) isu ketenagakerjaan, serta 5) dampak lain dari pengelolaan perkebunan misalnya penggunaan bahan kimia yang berlebihan, degradasi tanah, penggunaan air yang berlebihan, dan pencemaran lingkungan.
Dalam Sistem Pengaduan RSPO, sekretariat RSPO menerima, mengidentifikasi, memfasilitasi, mediasi, mengkomunikasikan, dan mengatur alur sistem pengaduan sejak pengaduan diterima hingga penyelesaian. Proses ini berupaya menanggapi pengaduan secara adil dan transparan serta menitikberatkan pada dialog sebagai cara untuk mencapai penyelesaian.
Bagaimana sistem pengaduan RSPO membantu penyelesaian kasus terkait masyarakat adat
Berdasarkan media survei global yang . . .
