INFO SAWIT, JAKARTA - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) memberikan masukan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam memperbaiki tata kelola di perkebunan kelapa sawit sehingga daya tahan kelapa sawit di Tanah Air menjadi lebih kuat dan berkelanjutan. Terlebih Jokowi sedang mengupayakan penggasan tersebut.

Ketua SPKS, Mansuetus Darto, mengatakan ada beberapa masukan, yang pertama yakni perlu ada ambang batas kewajaran atas pembelian tandan buah gegar (TBS) bagi petani kecil kelapa sawit. Kedua, Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (perpres) terkait CPO dinilai tepat tapi harga CPO masih lemah. Di samping itu, petani kecil tidak bisa merasakan langsung untuk mengakses keuangan.

Kemudian katanya, yang ketiga adalah untuk memperkuat kelapa sawit dalam perdagangan global diharapkan Indonesia dapat mempromosikan best practice di kebun sawit Tanah Air.

“Keempat, sebagian perusahaan kelapa sawit telah mendukung kemajuan aspek lingkungan dan sosial seperti tidak merusak hutan, komitmen terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca, tidak membuka lahan gambut, dan menghormati hak asasi manusia. Komitmen tersebut patut didukung sehingga semakin banyak yang dapat dipromosikan dalam pembangunan berkelanjutan Indonesia,” paparnya dalam sebuah keterangan, Kamis.

Ia menjelaskan. beberapa hal tersebut adalah sumbangan pemikiran SPKS untuk memecahkan beberapa masalah kelapa sawit Indonesia dan tentunya dalam rangka memperkuat sawit di Tanah Air agar memberi manfaat buat petani kelapa sawit sehingga mendapati pertumbuhan secara berkelanjutan. (T3)