INFO SAWIT, JAKARTA - Pakar hukum kehutanan, Sadino dalam keterangan tertulisnya, Minggu, mengatakan, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),harus berhati-hati dan cermat dalam penegakan hukum terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran pembakaran hutan dan lahan.

Karena jika sembarang dalam proses hukum, dikhawatirkan kontraproduktif dengan upaya mendorong investasi dan lapangan kerja di dalam negeri. “Jangan terlalu mudah menetapkan tersangka kepada pimpinan korporasi, apalagi sampai membekukan usahanya karena dampak selanjutnya akan banyak,” katanya.

Ia menjelaskan, dampak besar jika perusahaan itu dibekukan,yakni, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan hingga potensi berkurangnya devisa dari ekspor produk perkebunan sawit.

Menurutnya,aparat penegak hukum terkesan mencari cara gampang dalam memenuhi tuntutan masyarakat sehingga akhirnya menyeret perusahaan yang masih dalam dugaan melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja.(T3)