INFO SAWIT, JAKARTA - Direktur Tanaman Tahunan Kementerian Pertanian Herdrajat Natawijaya mengakui, kelemahan pembangunan perkebunan tak terkecuali kelapa sawit untuk masyarakat/petani itu adalah akses modal. Meskipun sebelumnya pemerintah telah mencoba menjalankan program revitalisasi perkebunan (Revitbun), namun program ini diberhentikan pada akahir tahun lalu.

“Setelah program ini selesai Desember 2014, muncul skim baru melalui KUR yang perolehan anggarannya lebih besar dari Revitbun yaitu maksimal sampai Rp500 juta. Tentu dengan peraturan main yang telah diterbitkan Menko Perekonomian,” katanya kepada InfoSAWIT di Jakarta, belum lama ini.

Herdrajat menjelaskan, didalam implementasi revitbun intinya ialaha untuk memberikan fasilitas kepada petani diantaranya mengembangkan kebun melalui bantuan pemerintah dengan subsidi bunga sekitar 6 sampai 7% sebelum tanaman itu menghasilakan. Kemudian setelah tanaman itu mengahasilkan, petani harus melunasi pinjaman ke Bank.

Hanya memang, jelasnya, banyak petani keberatan dengan manajemen satu atap yang diterapkan dalam program ini. Mereka menilai, implementasi revitbun hanya menguntungkan pelaku sawit dan memberatkan para petani.

Herdrajat tidak memungkiri, program revitbun melalui menajemen satu atap yang dibuat untuk memudahkan akses pinjaman bagi petani memiliki manfaat baik dan  buruknya. “Buruknya terutama salah satunya, tidak mendidik petani untuk bisa diberdayakan, tapi manfaatnya terutama bagi kelembagaan petani yang belum kuat,” ujarnya. (T3)