InfoSAWIT, Jakarta - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak memperhatikan alam ketika membuka lahan. Di sisi lain, sistem ekonomi yang pragmatis dinilai terlalu menoleransi para pelaku penyebab karhutla, sehingga bencana kabut asap terus terjadi setiap tahun.
Pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago mengatakan, sistem ekonomi yang pragmatis mengabaikan dampak eksternal karhutla, seperti kualitas lahan memburuk, mengering, serta rusaknya keseimbangan ekosistem. Hal ini diperparah oleh fenomena cuaca, El Nino. Dia mencontohkan, Propinsi Riau yang dibanggakan sebagai penghasil minyak sawit mentah (CPO) terbesar juga terdapat lahan sawit terluas dan terjadi pelepasan lahan yang semakin luas pula. Pelepasan lahan secara masif juga terjadi di Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan.
“Ada hubungan antara luasnya pelepasan lahan dengan pusat terjadinya kabut asap (karhutla). Di Kalimantan Tengah, yang sekarang menjadi pusat titik api, memang terjadi pelepasan lahan yang paling luas dan dramatis,” ujar Adrinof dalam diskusi tentang Asap dan Masa Depan Hutan Indonesia di Jakarta, akhir pekan lalu.
Sementara itu pemerhati lingkungan hidup Sarwono Kusumaatmadja menyatakan, perubahan iklim, sebagai salah satu pendorong terjadinya karhutla, merupakan dampak dari ulah manusia sejak dimulainya industrialisasi 300 tahun lalu. Untuk menanggulanginya, semua pihak diminta mengubah perilaku dan menumbuhkan kesadaran ketahanan iklim.
Menurut Sarwono, karhutla di Indonesia terjadi sebagai kombinasi ketidaktahuan, kerakusan, dan korupsi. Misalnya, pejabat mestinya tahu bahwa lahan gambut tidak boleh dikeringkan dan dibakar, tetapi tetap diberikan izin untuk dibuka.
“Mentalitas yang begitu menciptakan impulse ke arah bencana, banyak yang rakus. Kalau mau menjadi pejabat publik seperti sekarang, harus berinvestasi dan menjanjikan banyak hal kepada orang yang mendukung minatnya," tukas Sarwono. (T4)
