INFO SAWIT, JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menilai, pemerintah belum serius dalam menegakan hukum bagi para pelaku pembakar hutan dan lahan.

Menurut Saleh, jika pemerintah serius, seharusnya pihak-pihak yang dinilai bertanggungjawab sudah diumumkan dan penegakan hukum berjalan.

Ia melihat, sejauh ini kabar tentang itu masih kabur, yang ada hanyalah janji pemerintah untuk mengumumkannya pada Desember 2015.

"Saya khawatir, isu ini hanya kencang pada saat kebakaran terjadi. Setelah padam, ceritanya juga padam. Tinggal menunggu tahun depan. Jika ada kebakaran lagi, baru ribut lagi," ujar Saleh melalui keterangan tertulisnya, Senin.

Saleh menambahkan, penegakan hukum dinilai penting karena dua alasan. Pertama, dampak kebakaran hutan dan lahan sangat luas dan merusak, bahkan hingga ke negara lain. Kerusakan juga tak hanya terkait lingungan alam, tetapi juga menyangkut tatanan kehidupan sosial.

Adapun alasan kedua adalah penegakan hukum dinilai sebagai bagian dari tindakan antisipatif agar kejadian yang sama tak lagi terulang. (T2)