INFO SAWIT, BALIKPAPAN – Tersiar kabar bahwa pembangunan kebun sawit di Papua dinilai menggusur dusun-dusun penghasil sagu, seperti di wilayah Nabire, Soorng hingga Merauke.  “Padahal masyarakat Papua sejahtera bila hutan dan dusun-dusun (penghasil) sagu masih ada,” kata aktivis Yayasan Pusaka di Jakarta Arkilaus Baho di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu seperti ditulis Kompas.

Kondisi demikian dianggap tidak adanya kehadiran negara dalam membangun Papua. Peran negara tersebut digantikan perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di sana.

Seperti  kehadiran perusahaan kelapa sawit Wilmar Internasional. Perusahaan ini membeli sawit dari supliernya. “Supliernya itu bermunculan sampai memiliki 40.000-an hektar (ha) tiap perusahaan,” tutur Arkilaus.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Timur, Fathur Rozoqin Fen menyampaikan bahwa konflik kelapa sawit tidak hanya terjadi di Papua, namun juga di Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera.

Pembangunan kebun sawit dinilainya telah mengusur warga dari tanah nenek moyangnya. Selain itu, lahan untuk kebun dan pertanian warga menjadi rusak. Namun demikian apakah kebun sawit sedemikian merusak?

Merujuk catatan InfoSAWIT, diakui untuk beberapa kasus memang bisa saja terjadi perusakan, namun apakah perusakan itu juga dilakukan seluruh luas perkebunan kelapa sawit yang saat ini mencapai 11 juta ha.

Apalagi sekitar 4 juta ha, kebun sawit yang ada di Indonesia dimiliki para petani. Jadi, kejadian merusak bukan seluruhnya dilakukan pelaku perkebunan kelapa sawit, apalagi kelapa sawit dianggap sebagai salah satu komoditas yang dianggap bisa mendongkrak perekonomian daerah. (T2)