Dikenal kalangan luas sebagai aktivis pergerakan, pria separuh baya ini, selalu mengutamakan kepentingan orang banyak. Kepemimpinannya sebagai Bupati Seruyan ke 4, juga memberikan gambaran nyata akan kepeduliannya terhadap nasib petani kelapa sawit.

Bagi Sudarsono (50), petani kelapa sawit merupakan bagian dari tulang punggung perekonomian kabupaten Seruyan. Wajar, bila tersirat kekhawatiran dirinya akan nasib petani di kemudian hari. Pasalnya, dia melihat keberadaan petani bakalan terpinggirkan, bila tidak ada perhatian penuh dari Pemerintah Daerah (Pemda).

Sebagai Bupati Seruyan, Sudarsono melihat keberadaan regulasi yang kian ketat mengatur keberadaan perkebunan di Indonesia, termasuk perkebunan kelapa sawit. Seperti regulasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), yang secara ketat mengatur keberadaan perkebunan kelapa sawit termasuk milik petani.

“Saya khawatir, bila suatu hari nanti, ketika perusahaan besar mampu mengikuti semua peraturan ISPO dan RSPO, maka siapa yang mau membeli sawit dari petani?” ujar Sudarsono menjelaskan.

Persoalan terbesar perkebunan kelapa sawit milik petani, menurutnya bersumber kepada legalitas lahan. Sebab itu, kata dia, keberadaan sertifikasi yuridiksi sangat baik untuk dilakukan di wilayahnya. “Melalui sertifikasi yuridiksi ini, maka keberadaan petani akan lebih meningkat,” katanya.

Sertifikasi yuridiksi yang akan dilakukan Pemda Kabupaten Seruyan, akan segera mengambil beberapa langkah. Pertama, melakukan pendataan secara langsung, guna mengetahui keberadaan luasan perkebunan kelapa sawit dan produksi yang dihasilkan. Kedua, keberadaan luasan perkebunan kelapa sawit milik petani, dengan status lahannya, supaya lahan yang digunakan dapat clear and clean.

Berikutnya,  . . .