INFO SAWIT, JAKARTA —Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Presiden Joko Widodo  menyelesaikan konflik agraria yang mencapai 6,94 juta hektare hingga akhir tahun lalu dengan semakin meningkatnya penggunaan lahan oleh korporasi dan pemerintah untuk ekspansi bisnis dan pembangunan proyek berskala besar.

Komisioner Komnas HAM Dianto Bachriadi menuturkan rezim pemerintahan saat ini justru tak menyelesaikan konflik agraria yang sudah terjadi puluhan tahun lalu. Sepanjang 1970—2002, terdapat sekitar 1.500 konflik agraria, sedangkan 2004—2014 mencapai 1.391 konflik.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan konflik 2004—2015 telah mencapai 6.942.381 hektare lahan dengan total jumlah konflik mencapai 1.772 konflik. Dari total konflik tersebut, sektor perkebunan mencapai 50%, dan diikuti pada sektor infrastruktur 28%.

"Pembentukan lembaga baru di bawah Presiden diperlukan untuk menyelesaikan konflik agraria, karena ini bersifat lintas sektoral. Ada soal perkebunan, pertambangan, kelautan, infrastruktur dan lain-lain," kata Dianto dalam keterangannya yang dikutip Bisnis.com, Rabu. (T2)