INFO SAWIT, JAKARTA – Munculnya kebijakan pemerintah Prancis yang mengajukan draf Amandemen No. 367 tentang Peraturan Perundangan mengenai Keanekaragaman Hayati diyakini bakal berdampak pada industri Crude Palm Oil (CPO) Indonesia. Sebab beleid tersebut bakal menerapkan pajak progresif.

Bila draf ini lolos di Parlemen Prancis, maka pajak ini akan dimulai berlaku pada 2017 sebesar EUR 300 per ton dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar EUR 900 per ton. Tentu saja ini memberatkan bagi pelaku usaha sawit.

Menyikapi kondisi demikian, pemerintah Indonesia telah melakukan diplomasi ke parlemen Perancis. Apa yang dilakukan Perancis dikhawatirkan bakal merembet dilakukan negara Eropa lainnya.

Kata Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, pajak progresif berpotensi membuat harga CPO ke Prancis tidak kompetitif. Padahal di sana, CPO harus bersaing dengan minyak nabati lainnya seperti biji bunga matahari, jagung dan kedelai. Karena itu, pengusaha sawit menaruh harapan besar pada pemerintah Indonesia untuk melobi pihak Prancis.

Untuk menekan Prancis, Indonesia memiliki amunisi dengan mengancam produk-produk Prancis yang diekspor ke Indonesia dikenakan BM tinggi seperti anggur dan Pesawat Airbus. Selain itu, Prancis juga berpotensi kehilangan pendapatan sebesar US$ 2 miliar per tahun bila produk CPO tidak lagi dijual ke sana.

Tulis Kontan, bila Prancis akhirnya meloloskannya juga, maka pengusaha sawit akan melirik pangsa pasar baru yang menjanjikan. Saat ini, China dan India merupakan tujuan pasar terbesar CPO. Apalagi negara-negara tersebut juga mulai mengembangkan industri biodiesel di dalam negeri. Permintaan terhadap CPO pasti akan meningkat.

Agar potensi pasar China dan India tersebut dapat digarap maksimal, pengusaha mendorong pemerintah untuk meningkatkan kerjasama dengan negara berpenduduk nomor satu dan dua di dunia tersebut. (T2)