INFO SAWIT, JAKARTA – Munculnya usulan pemberlakukan pajak sawit secara pogresif, telah mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan diplomasi. Sayangnya alasan pengenaan pajak progresif itu lantaran sawit dianggap merusak.

Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura Kemenko Perekonomian Wilistra Danny mengatakan RSPO telah melihat bahkan melakukan sertifikasi praktik sawit berkelanjutan di Indonesia. Sebagai lembaga internasional, dia menilai RSPO memiliki otoritas untuk menjawab tudingan dari negara maju seperti Prancis.

“RSPO harus jadi corong kita, jangan cuma diam. Mungkin Prancis belum melihat secara komprehensif,” ujarnya dalam acara diskusi di Jakarta, hari ini, Rabu. (T2)