Baru enam bulan berjalan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit justru banyak mendapat banyak kritikan, utamanya dari petani yang mengganggap lembaga bentukan pemerintah itu hanya peduli mensubsidi biodiesel, benarkah?
Gemuruh sorak sorai petani dalam gedung Dhanapala yang berlokasi di komplek Kementerian Ekonomi, di Jakarta Pusat, tidak bisa terelakan lagi. Saat itu tercatat ada sekitar ratusan perwakilan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dari berbagai daerah turut hadir guna mengikuti acara Pertemuan Nasional Sawit Indonesia 2016, yang digagas oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit.
Kehadiran petani kelapa sawit sawadaya yang tergabung di dalam Apkasindo, pada acara tersebut bukannya tanpa alasan, petani menganggap diterapkannya pungutan dana perkebunan memiliki implikasi langsung terhadap berfluktuasinya harga Tandan Buah Segar (TBS).
Ditambah dengan harga minyak mentah dunia (crude oil) yang mengalami tren penurunan harga sampai dibawah US$ 30/barrel bakal memperlebar selisih harga biodiesel dengan minyak solar. Ujungnya, subsidi biodiesel yang sebelumnya dipatok Rp 3000/liter, bakal membengkak. Kondisi demikian ditengarai bakal menguras dana pungutan yang sudah terkumpul di BPDP.
Apalagi sampai saat ini BPDP lebih terfokus kepada penerapan subsidi biodiesel, padahal masih banyak program lainnya seperti untuk petani yang masih butuh banyak sokongan pendanaan untuk peningkatan produktivitas.
Kendati diakui sebelumnya BPDP hadir guna menjaring dana supaya program mandatori biodisel bisa berjalan dengan mulus, disaat dana APBN belum bisa mendukung program tersebut. Program itu pun di gandeng dengan program lainnya seperti promosi, peremejaan, pelatihan, peningkatan riset dan pengembangan sawit dan sebagainya.
Mantan Menteri Pertanian Periode 2001-2004, Prof. Bungaran Saragih memberikan catatan kepada BPDP untuk tidak asyik dan fokus hanya kepada penerapan subsidi biodiesel yang hampir menguras seluruh dana pungutan di BPDP. “Sebaiknya petani juga mendapatkan porsinya,” katanya yang disambut sorak sorai dukungan dari petani yang hadir.
Terlebih kepemilikan lahan petani mencapai 43% dari total lahan kelapa sawit di Indonesia, dan tidak bisa dikesampingkan begitu saja, lantaran imbas pungutan sangat memukul petani, sementara janji pemerintah dengan adanya kenaikan harga setelah pungutan dana perkebunan diterapkan, sayangnya semenjak Juli 2015 silam sampai kini belum juga membuahkan hasil.
Sampai saat ini justru petani swadaya . . .
