INFO SAWIT, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau diminta untuk tidak berbangga hati dengan luasan hamparan kebun sawit di Riau, jika nilai tambah dari komoditi itu tidak pernah menjadi prioritas untuk dikembangkan.

Menurut Ekonom asal Universitas Riau, Prof Dr Almasri S, melihat kondisi ini sudah selayaknya Pemerintah Provinsi Riau memaksimalkan nilai tambah dari hasil kebun sawit itu untuk meingkatkan perekomonian masyarakat.

"Salah satu langkah yang harus segara dilakukan adalah membangun hilirisasi disektor sawit. Padahal potensi sawit di Riau sudah sangat besar," katanya seperti tulis Bertuahpos.

Dia melihat ada cara yang aneh dengan sistem pengelolaan hasil perkebunan sawit di Riau. Masyarakat kecil yang menggantungkan perekonomiannya kepada kebun sawit, hanya sebatas menikmati Tandan Buah Segar (TBS) saja.

Dengan pola seperti itu saja, indeks kesejahteraan masyarakat saja sudah menyentuh angka 27% lebih, dan hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun demikian, hasil CPO dari pengolahan TBS tersebut dinikmati oleh perusahaan pengolah. Yang kemudian bahan setengah jadi itu diproses di luar negeri dan hasilnya kembali dikonsumsi oleh masyarakat Riau. "Sementara hasil nilai tambahnya mencapai 200 sampai 300%, dan hasilnya dinikmati oleh asing," katanya

Kondisi seperti itulah, menurut Almasri, mengapa nilai tambah dari sawit Riau tidak maksimal. Padahal jika pemerintah segera membangun hilirisasi untuk komuditi itu, kemungkin besar, harga TBS sawit di Riau tidak terlalu mengandalkan harga pasar. (T2)