INFO SAWIT, JAKARTA – Munculnya rencana kebijakan penghentian (moratorium) pemberian izin pembukaan perkebunan kelapa sawit oleh pemerintah, kini menuai pro dan kontra, sebagian pihak memandang kebijakan itu bakal berimplikasi tidak baik bagi  industri, terlebih pemerintah memiliki target produksi CPO 40 juta ton pada 2020.

Disisi lain kebijakan itu dianggap sebagai jalan upaya peninkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit milik petani swadaya. Dalam Diskusi yang diadakan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), tercatat luas lahan petani dari sebanyak 4,3 juta ha, sekitar 1,5 juta adalah milik petani plasma, sementara sisanya sekitar 2,8 juta milik petani swadaya, yang saat ini masih terkendala produksi rendah akibat pemilihat bibit sawit yang tidak baik serta pengelolaan yang kurang tepat.

Tutur Ketua Umum SPKS, Mansuetus Darto, adanya rencana pemerintahmelakukan moratorium ijin sawit dan tambang tersebut dianggap sebagai bagiam dari upaya penerapan kebun yang berkelanjutan. “Semoga inisiatif Bapak Presiden ini bisa terealiasi,” katanya kepada InfoSAWIT, belum lama ini di Jakarta.

Lebih lanjut tutur Darto, pengelolaan lahan sawit swadaya masih sangat jauh dari bagus, masih belum banyak yang diberdayakan, sementara itu ketesediaan pupuk subsidi pertanian masih minim, karena pupuk subsidi lebih diutamakan untuk lahan petanian, termasuk tidak memiliki kelembagaan seperti koperasi atau kelompok tani. “Permasalahan lainnya petani swadaya masih kesulitan akses permodalan dari perbankan, bisa mengakses kecuali lewat avalis,” katanya.

Belum lagi berbagai administrasi pemerintah terkait perkebunan yang mesti dipenuhi petani, semisal mesti memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). “Saat ini produktivitas petani swadaya rata-rata hanya 12 sampai 14 ton TBS/ha/tahun idealnya bisa mencapai 36 ton TBS/ha/tahun,” tandas Darto. (T2)