INFO SAWIT, JAKARTA –Pelaku perkebunan kelapa sawit kecewa dengan langkah pemerintah untuk melarang penggunaan lahan baru untuk meningkatkan produksi, dengan mengatakan bahwa upaya terbaru dari Presiden Joko Widodo untuk menanggulangi kebakaran hutan itu dapat memangkas lapangan pekerjaan dan menurunkan produksi komoditas tersebut.

Minyak kelapa sawit merupakan salah satu faktor pendorong besar bagi pertumbuhan ekonomi. Namun industri ini menghadapi kritikan atas deforestasi dan teknik pembukaan lahan yang mengakibatkan kebakaran hutan setiap tahun, mengirimkan kabut asap ke seluruh wilayah Asia Tenggara. Hal ini oleh para pejabat iklim disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Presiden Jokowi telah berjanji untuk menanggulangi kebakaran hutan dan minggu lalu mengatakan perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit harus meningkatkan hasil dari perkebunan yang ada, bukannya membuka lahan untuk meningkatkan wilayah dan hasil. Lahan yang diberikan kepada perkebunan dapat dua kali lebih produktif "jika menggunakan benih yang benar," ujarnya.

Meski kelompok-kelompok lingkungan hidup menyambut moratorium tersebut, perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit telah mempertanyakan efektivitasnya dan memperingatkan bahwa hal itu dapat mengganggu posisi Indonesia sebagai produsen teratas dunia.

"Saran Presiden untuk menggandakan produktivitas kelapa sawit lebih mudah diucapkan daripada dilakukan," ujar Manajer Urusan Korporat di Musim Mas, Togar Sitanggang,  yang  merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia.

Cara demikian dapat mengarah kepada PHK, karena petani kecil yang mencakup 40% dari hasil produksi di Indonesia, akan terpaksa menjual lahan mereka kepada perusahaan besar yang ingin berekspansi. "Reputasi kita sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar akan menjadi sejarah," ujar Ketua Kompartemen Tata Ruang GAPKI, Eddy Martono.(T2)