INFO SAWIT, Jakarta -Sekretaris Jenderal Gapki Togar Sitanggang mengatakan, pemerintah mesti segera mengeluarkan kebijakan pengawasan penyaluran biodiesel. Sebab jika tidak, kebijakan untuk mendorong energi baru terbarukan seperti biodiesel akan mangkrak di tengah jalan.

"Pengawasan harus lebih ketat lagi. Harus ada sanksi tegas agar biodiesel bisa menggantikan bahan bakar solar," ujar Togar dalam Forum Dialog Hipmi: Peluang Bisnis Hilir BBM untuk Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) di Menara Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu.

Sementara itu, kata dia, penyaluran biodiesel saat ini lebih terkonsentrasi pada bahan bakar minyak solar subsidi. Sedangkan penyerapan biodiesel non subsidi lebih lamban.

"Kapasitas terpasang hingga akhir tahun sekitar 10,5 juta kiloliter (KL). Terserap 34 persen itu pun yang PSO. Yang non PSO lamban," imbuh dia.

Biodiesel nonsubsidi seharusnya diserap kalangan industri. Sayangnya saat ini masih banyak industri yang mendapatkan solar tanpa campuran biodiesel karena harganya jauh lebih murah dibanding solar biodiesel.

Di tempat yang sama, Direktur Penyaluran Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit Dadan Kusdiana mengaku pemerintah sudah menerapkan syarat ketat bagi penyalur solar dengan wajib mencampurkan biodiesel. Pengimpor solar harus menyertakan bukti pencampuran biodiesel untuk menggenjot penyaluran biodiesel. (T2)