INFO SAWIT, SAMPIT – Meski tindak lanjut panitia khusus (pansus) sawit DPRD Kotim beberapa tahun silam tak ada kejelasan, lembaga legislatif itu berencana membentuk pansus serupa. Fraksi PDI Perjuangan mendorong pembentukan pansus agar bisa dilakukan audit menyeluruh izin perkebunan. Agar lebih bertaring, pansus tersebut rencananya akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

”Kami dari Fraksi PDI Perjuangan, setelah melihat persoalan di sektor perkebunan dan pertambangan di Kotim, perlu bersikap. Salah satunya mendorong kembali dibentuknya pansus,” kata Ketua Fraksi PDIP Kotim Awai F Mattali.

Awai menuturkan, apabila pansus nantinya menggandeng KPK dengan melakukan MoU, pekerjaan pansus akan diawasi dan hasilnya disampiakan langsung pada KPK. Hal tersebut akan dinilai lebih efektif, sehingga pelanggaran perizinan yang merugikan negara, bisa langsung diproses secara hukum.(T2)