INFO SAWIT, JAKARTA – Rencana diterbitkannya kebijakan moratorium sawit dan tambang, diyakini bakal memberikan dampak yang kurang baik bagi perekonomian bangsa. Apalagi hingga saat ini komoditas sawit masih menjadi sektor yang mampu menyumbang devisa terbesar sektor non migas bagi negara. “Untuk tahun lalu aga turun sekitar US$ 18,5 miliar,” kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono, kepada InfoSAWIT, dalam acara buka bersama GAPKI dan Media belum lama ini di Jakarta.
Sehingga dengan rencana moratorium itu bakal menggerus kontribusi sawit terhadap devisa negara, termasuk memangkas potensi pembukaan lapangan kerja dan potensi peningkatan ekspor sawit.
Terlebih saat ini Pemerintah Indonesia justru menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi nasional menjadi 5,2 – 5,6% dari sebelumnya sekitar 5,3-5,7%. “Seharusnya sektor komoditas yang memiliki kontribusi tinggi terhadap negara di jaga dengan baik, bukan malah menerbitkan kebijakan yang justru bakal berdampak pada industri,” katanya.
Sebab itu saran Joko, sebaiknya sebelum menerbitkan kebijakan itu perlu dilakukan penelitian secara komprehensif, baik dampak bagi idustri, masyarakat maupun bagi pertumbuhan ekonomi negara. “Perlu dipikirkan lagi dan ditelaah secara komprehensif, jika tujuannya untuk menertibkan kenapa tidak mendorong penegakan hukum secara tegas dan penerapan ISPO, sya kira itu sudah cukup,” tandas Joko. (T2)
